RADAR JOGJA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fakultas Hukum UII Jogjakarta Mazdan Mafthuka Assyayuti menyebut, masa jabaatan yang semakin lama akan bertendensi menimbulkan perilaku koruptif. Padahal jika merujuk pada konsep demokrasi konstitusional, prinsip pembatasan diperlukan. Agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu perlu mekanisme check and balance dalam membangun sistem pemilihan lurah yang demokratis.
Perpanjangan masa jabatan, lanjut Mazdan, juga tidak akan menyelesaikan politik uang yang kerap menjadi konflik horizontal. Sehingga pemilihan lurah perlu ditinjau ulang. “Jika pemilihan lurah merujuk pada rezim pemerintah daerah, maka struktur pengawasan politik ini tidak kuat dan membudaya. Nah ini menjadi kritik terhadap pemilihan lurah yang sekarang terjadi,” bebernya kemarin (24/1).
Menurutnya, masa jabatan selama 18 tahun jika ditafsirkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak melanggar. “Nah yang menjadi kritikan kami, ketika masa jabatan ini diperpanjang 9 tahun dengan metode pemilihan tiga kali. Dengan asumsi total 27 tahun maksimal menjabat,” ungkap Mazdan.
Sedangkan apabila dipilih dalam dua kali sama seperti putusan MK, maka akan merujuk pada demokrasi konstitusional. Hal ini pun dinilai masih sesuai dengan budaya pemilihan di Indonesia. Yakni maksimal dipilih dua kali, sama dengan jabatan bupati, wali kota, bahkan presiden.
Kendati begitu, perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun itu dinilai anomali. Hal ini sedikit menyimpang dengan demokrasi konstitusional. Sebab bertambahnya masa jabatan itu membuka pembatas. Misalnya pemilihan kepala daerah dengan masa jabatan yang hanya lima tahun. “Jadi ada dua hal berbeda,” ucapnya.
Hal ini justru tidak menyelesaikan permasalahan di perjalanan. Juga tidak berpengaruh dengan konflik polarisasi yang terjadi di pemilihan lurah. Melainkan sangat berkaitan dengan pendidikan dan kultur politik yang dibangun kandidat mapun elit politik. “Lebih kepada budayanya, bukan masa jabatan,” pesannya.
Sementara itu, warga Sardonoharjo Baharudin Kamba mengaku, sebagai masyarakat tidak berpengaruh adanya perpanjangan masa jabatan lurah. Justru dia menilai, hal itu akan menekan ongkos politik yang mahal. “Tapi yang penting hasil capaian kinerja. Karena beberapa waktu lalu, Sleman menggelar pemilihan lurah. Janji politik harus tertunaikan,” sebutnya. (mel/eno)

Jogja Utama