RADAR JOGJA – Persoalan tunggakan utang Rp 11 Miliar dalam acara Festival Paduan Suara Gereja Nasional (Pesparawi) 2022 lalu yang tak kunjung selesai berbuntut panjang. Imbas dari kasus tersebut, sejumlah hotel di Jogja terpaksa memotong gaji karyawan. Ini karena pihak event organizer (EO) tak kunjung melunasi utangnya.

Ketua BPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan, informasi ini didapatnya baru sebatas dari suara ke suara. Belum secara resmi dari pihak manajemen hotel. Pihaknya masih perlu menelusuri kebenaran informasi tersebut. “Untuk masalah yang potong gaji ini PHRI belum dapat surat tapi hanya mendengar informasi itu,” katanya Senin (23/1).

Deddy menjelaskan, pihaknya juga belum mengetahui hotel mana saja yang memutuskan untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan adanya surat resmi akan menjadi dasar hukum kuat untuk mengambil upaya lebih lanjut. PHRI DIJ akan berupaya menggelar mediasi jika informasi tersebut benar adanya yakni memotong gaji karyawan hotel. Hal ini untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga karyawan hotel tetap mendapatkan hak-haknya. “Ini yang perlu kami cermati bersama kalau kita bisa mediasi itu berdasarkan surat. Bukan jarene (katanya, Red),” ujarnya.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi mediasi antara pemprov, pihak hotel, Kementerian Agama DIJ, dan pihak EO. Sebab saat ini, pihak hotel sangat membutuhkan kepastian terkait upaya pelunasan utang.

“Jangan sampai masalah ini karyawan menjadi korban,” tegasnya.
Menurutnta, sejatinya para owner hotel membutuhkan kepastian ini. Apakah benar akan dibayarkan tunggakan tersebut atau sebaliknya. “Kalau mau dibayar dicicil atau bagaimana. Intinya hanya itu,” tandasnya.

Sementara Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pemprov telah mengupayakan adanya mediasi yang mempertemukan pihak-pihak dalam acara Pesparawi. Namun hingga saat ini pihak event organizer tak kunjung dapat ditemui. Dia pun menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian.

Meski demikian, diharapkan agar pihak EO dapat memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajiban mereka sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa hingga ranah hukum. “Ya kalau bisa (EO) beritikad baik untuk menemui vendor mereka. Kalau belum punya dan ya pastikan saja kapan dana itu ada, suatu saat kapan bisa dibayarkan,” katanya. (wia/din)

Jogja Utama