RADAR JOGJA – Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) yang terdata pada September 2022 lalu tercatat sebanyak 463.630 jiwa. Atau mengalami kenaikan sebanyak 8.900 orang dibandingkan pada Maret 2022.

Kondisi ini menjadikan DIJ sebagai daerah paling miskin di Pulau Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 9,57 persen.”Apabila dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 turun 10.900 orang,” ujar Statistisi Utama Badan Pusat Statistik (BPS) DIJ Sentot Bangun Widoyono saat merilis profil kemiskinan DIJ belum lama ini.

Sentot menjelaskan per September 2022, persentase penduduk miskin DIJ sebesar 11,49 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi Maret 2022, di mana persentase penduduk miskin pada saat itu adalah 11,34 persen.

Menurut Sentot, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di DIJ. Di antaranya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2022 terhadap triwulan III 2021 sebesar 5,82 persen (yoy). Ditambah kondisi inflasi selama periode September 2021-September 2022 sebesar 6,81 persen. Sedangkan inflasi selama Maret 2022-September 2022 sebesar 3,87 persen.

Faktor lain adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 4,06 persen menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Februari 2022. Peningkatan TPT di perkotaan sebesar 0,72 persen poin. Sedangkan TPT di perdesaan justru mengalami penurunan sebesar 0,88 persen poin.

Sementara itu, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp551.342 per kapita per bulan. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di DIJ memiliki 4,20 orang anggota rumah tangga. ÔÇťApabila ditinjau secara rumah tangga, maka garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.315.636 per rumah tangga per bulan,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, garis kemiskinan makanan di DIJ mendominasi sebesar 72,25 persen. Menurutnya, penanganan kemiskinan perlu fokus pada dua hal. Pertama fokus pada pemenuhan kalori makanan warga miskin, terutama yang ekstrem. Yang kedua fokus pada lokasi di wilayah yang memiliki persentase kemiskinan tinggi.”Sehingga solusinya perlu fokus pada pemenuhan kalori makanan pada warga miskin,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan kalori makanan perlu diutamakan kepada warga miskin ekstrem atau sangat miskin. Perlu diupayakan pemenuhan kalori makanan yang tercukupi. Penanganan ini perlu fokus pada daerah daerah termiskin terutama di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.

“Saat ini sudah ada berbagai bantuan yang diberikan kepada warga miskin di DIJ, terkait kalori makanan ada BNPT yang mencakup 380 KK lebih dari sekitar 960 ribu KK di DIJ. Artinya bantuan kalori makanan tersebut sudah mencakup sekitar 40 persen KK di DIJ,” jelasnya. (lan/din)

Jogja Utama