RADAR JOGJA – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11,88 Triliun, telah diserahkan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono (HB) X kepada bupati/wali kota dan satuan kerja kementerian atau lembaga di DIJ di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (5/12).

Selain itu juga diserahkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 10,15 Triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Total DIPA dan TKD sebesar Rp 22,05 Triliun ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan kondisi perekonomian yang diperkirakan akan menghadapi peningkatan risiko global.

HB X mengatakan, APBN 2023 didesain bersifat optimistis dan tetap waspada. Belanja, pendapatan, serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal sebagai daya redam yang efektif, untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Penyaluran transfer ke daerah terus diarahkan pada basis kinerja, seperti Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sampai dengan level terendah, yaitu desa/kalurahan. “Alokasi anggaran, baik melalui belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, diharapkan secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan,” tambahnya.

Pada tahun 2023, APBN akan mendorong kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terdapat 6 fokus utama pemulihan ekonomi yaitu penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Selain itu ada akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Selanjutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.

Fokus selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra ekonomi baru, termasuk Ibukota Nusantara. Kemudian ada revitalisasi industri yang mendorong hilirisasi peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Terakhir, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. “Saya mengajak seluruh jajaran dan sumber daya yang kita miliki, untuk konsisten mengawal pemulihan ekonomi, tanggap terhadap risiko ketidakpastian, dengan mengedepankan optimalisasi pelaksanaan anggaran,serta tetap mematuhi setiap ketentuan,” ujarnya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) DIJ Arif Wibawa merinci, dari Rp11,88 Triliun yang tertuang dalam 327 DIPA, terdiri dari
327 DIPA yang 270 DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD) dengan nilai sebesar Rp 8,37 Triliun. 20 DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP) dengan nilai sebesar Rp3,4 Triliun. Terakhir 37 DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) dengan nilai sebesar Rp112,04 Miliar untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana tugas DK/TP.

Sementara untuk TKD TA 2023, nilai mencapai Rp10,15 triliun yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp263,78 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,38 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 416,36 Miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp 1,87 Triliun, Hibah ke Daerah sebesar Rp 31,3 miliar, Dana Keistimewaan DIJ sebesar Rp 1,42 Triliun, Dana Desa sebesar Rp523,83 miliar, Insentif Fiskal sebesar Rp240,18 Miliar.

Arif menyebut kinerja penyerapan APBN DIJ tahun 2021-2022 terbilang cukup optimal. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, defisit tahun berjalan pada 30 November 2022 tercatat menurun sebesar 16,94 persen. Oleh karenanya, guna mempertahankan capaian ekonomi yang optimal, dirinya berharap DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti. “Dengan begitu kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2023 sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal,” imbuhnya. (wia/din)

Jogja Utama