RADAR JOGJA – Masih tingginya potensi korupsi disektor dunia usaha, perlu perkuatan antisipasi. Bentuk langkahnya, melalui pengukuhan forum komunikasi Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi DIJ dengan melibatkan aktor-aktor disektor swasta. Ini dilakukan agar dapat menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan bebas korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata mengatakan kehadiran KAD menjadi penting karena akan memberikan dampak baik bagi kondisi daerah. Baik dipandang dari sisi regulator atau pemerintah daerah maupun dari sudut pandang pelaku usaha. Adapun proyeksi manfaat yang diperoleh pemerintah daerah dengan adanya KAD adalah meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah, menggerakkan perekonomian, serta membuka lapangan usaha baru.

“KAD ini kami harapkan menjadi forum komunikasi antara para pelaku usaha yang berintegritas dengan birokrasi atau pemerintahan. Para pelaku usaha yang beritikad baik, tentu saja,” harap Alexander pada pengukuhan KAD Antikorupsi DIJ masa bakti 2022-2026 di Bangsal Kepatihan Kamis (14/4).

Alex menyebut sektor bisnis merupakan sektor yang paling rentan melakukan tindak korupsi. Pun, banyak pelaku usaha yang tidak beritikad baik yakni sekedar memiliki bendera nama perusahaan di atas kertas saja. Tidak memiliki usaha dan aktivitas bisnis usaha yang jelas. Termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Rasa-rasanya praktik lelang sering diikuti oleh para pengusaha yang hanya bermodalkan bendera nama perusahaan PT. Ketika memenangkan lelang, dia (pengusaha) nggak mengerjakan sendiri tapi disubkontrakkan, yang bersangkutan hanya mengambil fee-nya saja,” ujarnya.

Praktis pasca pengukuhan ini, KAD diminta mencermati jenis-jenis pengusaha yang menggunakan modus seperti itu. KPK tidak ingin, anggota KAD atau perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya menjadi suplier suap kepada para penyelenggara negara. Karena perkara yang ditangani KPK 70 persen adalah perkara suap. ”Sebagian besar pelaku suap adalah dari kalangan dunia usaha,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan KAD dapat menjadi penyambung lidah para pengusaha untuk berkoordinasi dengan birokrasi atau pemerintahan. Diharapkan KAD juga dapat menjadi kepanjangan KPK terutama dalam rangka kampanye dan sosialisasi anti korupsi di kalangan dunia usaha. “Kalau ada permintaan uang dari birokrasi jangan juga langsung lekas diberi, bicarakan dulu diantara KAD. Undang dari pihak birokrasi, sampaikan bahwa ada oknum-oknum yang meminta uang untuk melakukan perizinan dan sebagainya,” tambahnya.

Gubernur DIJ, Hamengku Buwono (HB) X mengatakan potensi korupsi di dunia usaha masih cukup besar. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIJ sebagai salah satu perkumpulan pengusaha diharapkan bisa membentuk anggotanya menjadi profesional dan integritas. Sebab persaingan bisnis sehat, kompetitif, dan adil bisa terwujud apabila tidak adanya conflict of interest antara pengusaha dan pemerintah. “Saya berharap agar perlaku bisnis dapat mengedepankan integritas dalam menjalankan kepentingan bisnisnya,” ujarnya.

Setelah pembentukan forum KAD ini ditargetkan dapat menjadi wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik privat dalam membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Dengan menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai ranah masing-masing.

“Pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif. Selamat atas dikukuhkannya pengurus KAD DIJ, selamat bekerja dan mengabdi untuk mewujudkan iklim usaha yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Ketua Kadin DIJ, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi mengatakan KAD bersama pemerintah dan Kadin tentu menginginkan semua dalam keadaan baik. Dan mewujudkan government lebih baik dan bersih. “Bimbingan dari KPK untuk kami bisa monitoring dengan baik,” harapnya. (wia/bah)

Jogja Utama