RADAR JOGJA – Persoalan minyak goreng (migor) di DIJ belum kunjung tuntas. Tak hanya soal ketersediaan. Perilaku distributor yang mem-bundling pembelian migor dengan produk lain atau praktik tying, juga masih terjadi. Untuk pembelian 18 liter migor curah, harus membeli produk minimal Rp 400 ribu.

Radar Jogja menemui praktik tying ini di salah satu distributor migor resmi di kawasan Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman. Distributor yang sudah berbentuk PT ini mensyaratkan belanja minimal Rp 400 ribu untuk mendapatkan satu jeriken migor curah ukuran 18 liter atau 16 kilogram. Rinciannya, satu jeriken migor curah 18 liter dihargai Rp 252 ribu, pembeli tinggal memilih beberapa produk lain hingga minimal belanja seharga Rp 400 ribu.

Untuk membuktikan, koran ini mencoba menjadi salah seorang pembeli. Datang pukul 13.00, ternyata antrean sudah panjang. Puluhan warga sudah antre dengan membawa jeriken masing-masing. Butuh waktu 1,5 jam hingga bisa dilayani di kasir. Di loket kasir ditempel pengumuman untuk membeli migor kemasan harus membeli produk lain. Tapi saat membeli migor curah, syaratnya sama. Ada beberapa pilihan, mulai migor kemasan, gula pasir, gula jawa hingga aneka tepung.

Salah seorang pengurus koperasi yang membeli migor curah di sana, sebut saja Bowok, mengaku hal ini sangat memberatkan mereka. Sudah harus antre dan dipaksa membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dia menyebut, praktik tying saat ini sudah keterlaluan. Karena harus membeli produk untuk satu jeriken. Minggu lalu disebutnya masih mending, karena aturannya untuk pembelian dua jeriken harus membeli produk. “Kalau sekarang kan perbandingannya 1 banding 1,” ketusnya.

Bahkan dia menyebut, saat kelangkaan migor kemasan lalu, distributor itu menerapkan aturan lebih kejam. Karena migor kemasan di-bundling dengan produk lain seharga minimal Rp 1 juta. Praktik tying ini, lanjutnya, sangat memberatkan. Sebagai koperasi dengan konsumen akhir migor para pedagang kaki lima (PKL), dia tidak bisa mempraktikkan hal yang sama. Jadi, dia memiliki beberapa stok tepung hingga gula yang belum dipakai. “Ini kan dipaksa beli, padahal tidak butuh. Terus barangnya buat apa,” keluhnya.

Dari sepengetahuannya, distributor itu kini menjadi satu-satunya yang masih melayani penjualan migor curah. Beberapa distributor lain, disebutnya sudah tutup. Agar segera ada tindakan, hal itu pun sudah dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VII DIJ-Jateng. “Harus segera ada tindakan, jangan masyarakat kecil saja yang jadi korban,” pintanya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII Kamal Barok mengaku sudah ada laporan dari masyarakat terkait hal itu. Pihaknya pun sudah menurunkan tim langsung ke lapangan. Hasilnya sama dengan temuan Radar Jogja. Distributor di kawasan Kronggahan ini menjalankan praktik tying. “Tim kami sudah cek langsung dan memang terjadi tying,” ungkapnya.

Meskipun sudah mengetahui adanya pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kamal mengatakan belum bisa langsung menjatuhkan sanksi. Karena masih melakukan klarifikasi terkait status usaha distributor tersebut. Karena, lanjut Kamal, dalam UU itu ada pengecualian bagi usaha kecil, yang sanksinya berupa pembinaan. “Informasi dari Dinas Perdagangan Sleman masuk usaha kecil, tapi untuk kelas usahanya harusnya juga melihat laporan keuangan dan lainnya,” katanya.

Tapi dia menjanjikan dalam waktu dekat segera melakukan action. Menurutnya, meskipun termasuk usaha kecil bukan berarti bisa dibiarkan melakukan praktik tying. Karena yang dirugikan justru masyarakat. Tapi yang juga menjadi perhatian KPPU, jika usaha distributor tersebut dikenai sanksi hingga ditutup, bagaimana dengan distribusi migor ke masyarakat.

Dari temuan KPPU sendiri diketahui, praktik tying ini biasanya mem-bundling migor dengan produk lain yang diproduksi produsen migor. Kamal menambahkan, untuk laporan tying pada migor curah, baru ada satu. Tapi sebelumnya, saat migor kemasan langka, KPPU sudah memanggil 10 distributor. Hasilnya delapan distributor langsung menghentikan praktik tying. Tapi ada dua distributor dan satu distributor baru yang masih menjalankan.

Dia berharap para distributor bisa segera menghentikan praktik tying dan berjualan seperti biasanya. “Harapan kami sebelum sampai dijatuhkan sanksi, sudah menghentikan. Tapi juga harus dibarengi dengan komitmen tak mengulangi lagi,” tandas Kamal.

Langka, Warga Antre Migor Curah

Pasca dicabutnya harga eceran tetap (HET) minyak goreng Rp 14.000 oleh pemerintah pusat, harga minyak goreng kemasan melambung. Warga memilih opsi minyak goreng curah. Tidak berhenti di situ, masalah baru bermunculan. Minyak goreng curah di pasaran kini gantian menjadi langka.

Hal ini terlihat dari adanya sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng curah di Mantrijeron, Kota Jogja, kemarin (24/3). Antrean pembeli saat pantauan Radar Jogja hingga sepanjang 20 meteran. Harga minyak goreng curah di agen ini dibanderol Rp 14. 000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Warga yang mengantre mayoritas pedagang gorengan dan berasal dari berbagai tempat, baik Kota Jogja maupun kabupaten lain di DIJ. Salah seorang pengantre, Dalmini, 63, mengaku berasal dari Kasongan, Bantul, sengaja datang mengantre sejak pukul 10.00. Berbekal informasi dari temannya sesama pedagang, dia sudah mengantre 30 menit.

“Naik pit (sepeda, Red) dari Kasongan, beli minyak 5 liter. Infonya dari teman-teman dibel kancane ten riku (ditelepon teman di situ ada jualan, Red),” ujar Dalmini.

Dia mengaku selama minyak goreng langka, terpaksa menaikkan harga jualan gorengan. Awalnya Rp 2.000 mendapat tiga gorengan, kini dihargai Rp 1.000 per bijinya. “Mau gak mau saya naikkan kini seribu hanya dapat satu,” ujarnya.

Pemilik agen Marius mengatakan, ketersediaan minyak goreng curah kosong sudah sekitar 10 hari. Terjadinya antrean karena akumulasi pembeli yang datang beberapa hari belakangan. Ia menyebut setiap pembeli dibatasi maksimal 5 liter per orang. Kapasitas pembeli juga dibatasi 400 orang sehari dengan total 2.000 liter.

“Orang-orang sudah datang sejak kemarin, jadi tahu hari ini ada (stok, Red), mereka baru datang. Kan akumulasi dari berapa hari yang lalu. Jadi banyak orang,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIJ Yanto Apriyanto mengakui adanya kelangkaan minyak goreng. Meski begitu, ia menyebut kelangkaan tidak hanya terjadi di DIJ. Namun juga di sejumlah daerah.

Ia mengklaim cakupan minya goreng kemasan mencukupi. Namun pasca dicabutnya HET Rp 14.000, masyarakat lebih memilih minyak goreng curah yang lebih terjangkau.

“Tapi untuk kemasan kondisinya cukup untuk konsumen. Hanya untuk curah ini karena disparitas harganya cukup tinggi, ya antara subsidi dengan kemasan untuk kalangan bawah nyerbunya ke migor curah,” terangnya.

Ia telah melaporkan permasalahan ini ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. “Jadi ada yang mengatur tentang pendistribusian dan itu dari kementerian perindustrian. Kita di daerah memantau dan memberikan rekomendasi,” tambahnya. (pra/cr4/laz)

Jogja Utama