RADAR JOGJA – Baliho raksasa tak berizin di simpang empat Condongcatur (Concat), Ringroad Utara, Depok, yang roboh Rabu (12/1) lalu, ternyata kurang memenuhi syarat konstruksi. Bagian bawah pondasi dengan badan reklame tidak seimbang, sehingga berpengaruh pada kekuatan terhadap beban eksternal ataupun terpaan angin.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Sleman Amperawan Kusjadmikahadi menilai, baliho roboh bukan semata-mata akibat angin kecang. Tetapi juga dilihat dari pemenuhan standardisasi, pembangunan baliho harus memenuhi persyaratan perijinan.
Di mana setiap konstruksi bangunan harus dilandasi analisis strukturnya. Baik dari segi konstruksi maupun sisi eksternal seperti terpaan angin. “Karena belum berizin, saya tidak tahu pemasangan konstruksinya. Tetapi dilihat dari konstruksinya, memang kurang memenuhi syarat,” ungkap Amperawan ketika dihubungi kemarin (13/1).

Namun dilihat dari bagian bawah konstruksi, baliho ukuran besar itu speknya kurang luas. Bahkan kurang aman karena hanya disambung menggunakan baut. Seharusnya ditanam lebih dalam. Adapun yang harus dipertimbangkan adalah aspek kekuatan konstruksi.
Baliho juga tidak boleh dipasang sembarangan. Apalagi dipasang di titik rawan karena membahayakan. Secara estetik, tata letak pemasangan baliho harus menyesuaikan titik-titik yang sudah direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman.

Ketentuan pemasangan baliho ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam regulasi itu ketentuan memasang reklame sudah diatur semua. “Mulai ukuran, dimensi minimal. Kalau melintang jalan itu tentu sudah tidak mungkin diizinkan, karena sudah melanggar ketentuan,” bebernya.

Nah, sebelum pemasangan harus melalui prosedur perizinan Pemkab Sleman melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Persyaratannya sudah terlampir dalam aturan tersebut.
Adanya peristiwa ini, instansinya segera mendata kembali baliho yang berizin dan tak berizin. Kewenangan DPUPKP sebatas pengawasan dan pembinaan. Terkait penindakan, ada di Satpol PP. “Nanti kami lakukan pendataan, kemudian kami tandai yang berizin dengan yang tidak berizin,” ujarnya.
Selain itu, kemudian juga mengevaluasi agar pada saat pemasangan materi reklame tetap memperhatikan lubang angin. Supaya tidak menangkap angin terlalu besar. “Nah ini coba kami sarankan pada saat pemasangan materi reklame. Dikasih celah-celah lobang, sehingga tidak menangkap angin dan beban menjadi lebih ringan,” terangnya.

Berdasarkan data DPMPTSP Sleman, saat ini ada 370 reklame yang berizin di Kabupaten Sleman. Jumlah itu terdiri atas billboard, neon box, dan papan nama. Kecuali baliho raksasa berukuran 5 x 10 meter dengan ketinggian 20 meter itu belum mengantongi izin dan belum pernah mengajukan izin.
Kepala Satpol PP Sleman Mustain Aminun mengatakan, penertiban reklame baru akan ditindaklanjuti setelah mendapatkan laporan dari DPUPKP. Kendati begitu, patroli rutin selalu dilakukan. Bila ada yang melanggar perbup, pihaknya hanya memberikan teguran.
“DPUPKP yang memberikan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3. Bila sampai SP 3 kok belum ada perubahan, ya kami tindak tegas dengan upaya pembongkaran,” tandas Mustain.
Diketahui baleho roboh itu merupakan milik perorangan dan berdiri di atas tanah persil. Baliho di Concat itu baru terpasang satu minggu lalu dan pemasangan konstruksi dilakukan dua sampai tiga bulan lalu. Pemiliknya adalah warga Pleret, Bantul. (mel/laz)

Jogja Utama