RADAR JOGJA – Banyak reklame ataupun baliho yang diduga tidak mengantongi izin di Kabupaten Sleman. Hal ini tampak di sepanjang ruas jalan strategis berpenduduk padat. Bahkan di Jalan Solo terdapat pemasangan videotron melintang sepanjang bahu jalan. Belum lagi papan-papan reklame berdiri tidak diketahui nama pemiliknya.
Nah, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menyikapi hal ini. Apalagi di tengah cuaca ektrem seperti hujan deras disertai angin kencang. Dikhawatirkan kejadian baliho roboh terulang lagi dan memicu kejadian yang tidak diinginkan.
“Jika ditelusuri sebenarnya banyak. Hanya saja kami kesulitan mengawasi,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Haris Sutarta di kantornya, kemarin (13/12). Tentu hal ini berdampak pada realisasi pajak daerah. Meski belum semua reklame berizin, beberapa bersedia membayar pajak.
Haris mengaku dilematis. Jika harus menjalankan aturan sebenarnya, penarikan pajak reklame semestinya dilakukan setelah mengantongi izin. Tetapi berdasarkan pengalaman pada 2015 lalu, penerapan seperti ini jutru mengundang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sehingga mau tidak mau kami harus lebih aktif terjun ke bawah. Kalau ada yang memasang materi iklan, baru ditarik pajak,” katanya.
Menyangkut prosedur perizinan reklame tetap menyesuaikan keberadaan jalan. Apakah di jalan kabupaten, provinsi atau nasional, semua ada prosedur masing-masing. Misalnya di jalan nasional, keperngurusan perizinan harus melalui balai pelaksanaan jalan nasional di Semarang, lalu berlanjut hingga izin daerah.
Kendati begitu, daerah dapat menolak izin bilamana reklame dinilai berada di lokasi yang membahayakan. Kemudian perihal izin pemasangan reklame ataupun baliho, membutuhkan proses panjang. “Paling cepat enam bulan sampai satu tahun. Terlebih jalan nasional,” ungkapnya.
Kabid Pendaftaran Pendataan dan Penetapan BKAD Sleman Condro Sulistyo menambahkan, jumlah wajib pajak billboard di Kabupaten Sleman mencapai 1.595. Dengan realisasi pendapatan pajak Rp 8,4 miliar. Sementara wajib pajak reklame sebanyak 3.708 dengan capaian realisasi pajak Rp 9,8 miliar. “Terkait baliho roboh di Condongcatur, belum terdaftar sebagai wajib pajak,” tandasnya. (mel/laz)

Jogja Utama