RADAR JOGJA – Penambangan pasir ilegal di lereng Gunung Merapi membuat jengkel Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X. Bahkan hingga meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memetakan aktivitas penambangan di kawasan lereng Gunung Merapi.

Pemetaan itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan pemulihan lingkungan mengingat aktivitas tambang ilegal di Merapi telah menimbulkan sejumlah kerusakan.Saat dimintai tanggapan usai menemui HB X di Kompleks Kepatihan Jogjakarta, Kepala BIG Aris Marfai mengakui adanya permintaan langsung dari Pemprov DIJ. Tujuannya untuk melakukan pemetaan tersebut. Dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya, penambangan ilegal juga terjadi tanah kasultanan atau Sultanat Groond (SG). “Kami melaporkan memang ada permintaan dari Pemprov DIJ untuk melakukan pemetaan lahan tambang di seluruh lereng Merapi, dari hasil pemetaan itu ada lahan SG yang terkena penambangan termasuk penambangan yang tidak berizin dan ilegal,” jelasnya, Senin (20/12).

Kendati tak merinci luasan tambang di lereng Merapi, Aris menyebut, aktivitas penambangan semakin meningkat dari waktu ke waktu dan telah melampaui batas. Buktinya fenomena alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi tambang pasir terus ditemui. Kemudian lahan pekarangan warga setempat juga tak luput untuk dijadikan area penambangan. “Kerusakan lahan pekarangan akibat penambangan itu juga banyak dan semakin bertambah. Perubahan lahan dari sawah yang ditambang juga banyak sekali itu juga merusak lingkungan. Ini sudah kita laporkan agar ada tindak lanjut,” bebernya.

Dia melanjutkan, di tahun depan pihaknya juga akan kembali memetakan aktivitas penambangan di SG yang ada di lereng Merapi maupun di lahan pekarangan. “Sehingga program untuk restorasi nanti bisa menjadi tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Provinsi DIJ Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi mengatakan, Pemprov DIJ akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan BIG untuk mendukung upaya penataan lahan di kawasan lereng Merapi. Dengan demikian program-program pemulihan lingkungan di Merapi dapat terealisasi dengan lebih optimal. “Kita ingin mencocokkan data yang dimiliki Pemprov DIJ dengan data yang dilakukan penelitian dari BIG, tanah yang ada kerusakan itu akan di overlay dan nanti kelihatan mana yang harus dibenahi,” kata mantan Sekda Sleman itu. (kur/pra)

Jogja Utama