RADAR JOGJA – Hari antikorupsi sedunia 9 Desember, diperingati secara sederhana oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Dengan menggelar kampanye serentak di seluruh kantor cabang, hingga kantor cabang pembantu di Indonesia. Mengampanyekan tagline ‘Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi’.

Termasuk yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogjakarta, dengan melakukan sosialisasi antikorupsi serta penandatanganan spanduk dukungan antikorupsi. “Hanya kegiatan sederhana untuk mengajak para peserta ikut mengawal BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi dalam acara di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogjakarta, Kamis (9/12).

Menurut dia, dalam peringatan tahun ini mengangkat tema ‘Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi’. Dengan mengajak para peserta untuk mengakses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan sendiri tanpa calo. Juga memastikan semua pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya alias gratis. Termasuk para karyawan yang dilarang menerima gratifikasi. “Untuk karyawan kami juga menggelar pendidikan antikorupsi kerjasama dengan KPK, ada tunas integritas, penyuluh antikorupsi hingga pakta integritas yang ditandatangani seluruh karyawan,” jelasnya.

Dengan jaminan antikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan, dia berharap nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang pada akhirnya jumlah kepesertaan juga akan meningkat. Abdur menyebut, hingga Desember ini ada 31 juta peserta aktif dari 50 juta peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ditargetkan dalam lima tahun ke depan jumlahnya bisa mencapai 70 juta peserta aktif. Untuk pengelolaan dananya ditargetkan Rp 1.001 triliun, saat ini baru sekitar Rp 540 triliun. “Februari nanti kami juga meluncurkan layanan baru, jaminan kehilangan pekerjaan,” tuturnya.

Sama dengan Abdur, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogjakarta Asri Basir mengatakan, semua pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan diawasi oleh berbagai pihak. Mulai dari KPK, BPK, Kepolisian hingga Ombudsman. Karena itu dia meyakinkan semua dana peserta yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan pasti aman. Termasuk untuk semua pengurusan layanan, termasuk klaim, tidak dikenakan biaya. “Kalau untuk realisasi klaim sendiri di DIJ, sampai awal Desember ini sudah Rp 364 miliar dari 403 ribu pekerja formal dan informal,” ungkapnya. (pra)

Jogja Utama