RADAR JOGJA – Defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 perlu rasionalisasi sebesar 3,36 persen atau Rp 196,8 miliar. Perlu upaya untuk menaikkan pendapatan atau peneriman. Di antaranya dengan menagih para penunggak pajak.

Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudiyatmoko mengatakan, berdasarkan nota keuangan yang disampaikan Pemkot Jogja, struktur RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2022 mencapai Rp 2,01 triliun dengan nilai defisit anggaran mencapai 8,36 persen atau Rp 151,4 miliar. Defisit terjadi karena jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. “Diamanahkan oleh Permenkeu 116/2021, defisit anggarannya tidak boleh melebihi lima persen,” katanya Rabu (15/11).

Defisit tersebut terhitung dari pendapatan daerah Pemkot Jogja yang ditetapkan pada TA 2022 sebesar Rp 1,8 triliun dengan rincian pendapatan asli daerah senilai Rp 581 miliar. Sementara belanja daerah Pemkot Jogja ditetapkan sebesar Rp 1,9 triliun. Maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp 151,4.

Sehingga masih harus dirasionalisasikan 3,36 persen atau sebesar Rp 196,8 miliar. “Ini yang sedang kita tempuh didalam penajaman atau pembahasan RKA oleh masing-masing komisi dan mitra-mitra OPD kota Jogja. Sebelum 30 November ini kami harus mengesahkan APBD,” ujar Danang.

Dengan ini, DPRD Kota menekan eksekutif untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah tetapi dengan tidak menaikkan pajak dan restribusi. Ini dilakukan untuk menutup 3,36 persen penerimaan dan menutup defisit anggaran yang ada. Menurutnya, dalam masa pandemi seperti saat ini, menaikkan pajak daerah dan retribusi untuk memenuhi target nilai defisit anggaran bukan sebuah pilihan. Ada beberapa hal lain yang masih bisa dioptimalkan. “Nyari sumber yang lain, masyarakat jangan dibebani lagi dengan beban pajak atau beban lain yang membebani masyarakat,” jelasnya.

Maka, legilaslatif terus berupaya bersama eksekutif untuk mencari potensi penerimaan daerah yang belum tergali. Tidak menitikberatkan pada potensi PAD namun penerimaan daerah bisa digali dari pintu lain. Pun selain retribusi dan pajak, juga ada pendapatan-pendapatan lain yang sah berpotensi menaikkan pendapatan atau penerimaan daerahnya yaitu memaksimalkan penerimaan dari transfer daerah. “Transfer daerah ini tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi bisa juga transfer antar daerah misalnya Pemprov DIJ,” terangnya.

Selain itu, juga bisa dilakukan berbagai inovasi dan kreatifitas oleh organisasi perangkat daerah untuk mendapat penerimaan dari sumber lain yang sah. Bentuknya bisa dengan membuat suatu kegiatan yang mampu memiliki daya dorong atau mendongkrak terhadap ekonomi mikro. Kegiatan inovasi yang memungkinkan antardaerah antarkota dengan DIJ, bisa dengan pentas seni budaya, tarian, atau festival yang masih memungkinkan prokes digelar. “Atau bisa juga Dinas Perdagangan memaksimalkan pasar digital dengan membuat lapak digital atau membuka pasar lebih luas bagi UPT Logam,” tambahnya.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan pilihan rasionalisasi APBD 2022 tidak hanya mengurangi belanja tetapi juga mengoptimalkan atau memaksimalkan fungsi pendapatan Pemkot Jogja. “Kan hotel mulai penuh tu. Jangan trus mgatakan hotel sepi faktanya sperti itu (penuh). Ya anda bayar pajak dong, optimalkan pendapatan kita,” katanya di Kompleks Balai Kota, Rabu (17/11).

HS menjelaskan defisit anggaran bisa ditutup jikalau ada income dari pendapatan Pemkot Jogja. Disatu sisi pendapatan dioptimalkan, defisit anggaran juga dikurangi. Terkait hal ini, pihaknya masih berkoordinasi intens dengan Badan Anggaran DPRD Kota Jogja juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Jogja. Termasuk menjelang akhir tahun nanti pemkot akan mendatangi para wajib pajak untuk meminta klarifikasi terkait pajak-pajak yang belum dibayarkan kepada pemerintah agar segera dibayarkan. “Kami mau intensifkan pajak bagi yang belum bayar pajak. Jadi jangan ngomong minta diskon dulu tapi laksanakan kewajibannya (membayar pajak),” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama