RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) menilai peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara. Tak hanya dari dalam tapi juga luar negeri. Peristiwa ini merupakan klimak pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Kemerdekaan Indonesia, lanjutnya, tak lantas membuat Belanda pergi dari tanah air. Terbukti dengan mendaratnya pasukan sekutu dan Belanda pada 29 September 1945. Niat awal melucuti tentara Jepang justru menggunakan kesempatan untuk kembali mengambil alih Hindia Belanda.

“Penjajah Belanda masih terus mengintervensi meski Indonesia telah merdeka. Beragam perlawanan muncul di setiap daerah. Termasuk di wilayah Jogjakarta,” jelasnya dalam kata sambutan Seminar Nasional Mendukung Pengusulan Serangan Umum 1 Maret 1949 Menjadi Hari Nasional, Selasa (16/11).

Atas pertimbangan keamanan, pusat pemerintahan Indonesia berpindah dari Jakarta ke Jogjakarta pada 4 Januari 1946. Keputusan ini juga merupakan tawaran dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Soekarno dan kabinet pemerintahan kala itu sepakat dan mulai hijrah ke Jogjakarta.

Lahirnya kesepakatan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda pada 15 November 1946 tak bertahan lama. Belanda malah melancarkan Agresi Militer I. Hingga muncul perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Batal saat Belanda menyerang ibukota di Jogjakarta dengan agresi militer II pada 19 Desember 1948.

“Belanda telah melanggar isi perjanjian Renville. Lalu Presiden, Wakil Presiden dan beberapa menteri ditangkap dan diasingkan. Sejak itulah Belanda mulai menyebarkan propaganda internasional, bahwa Indonesia sudah tidak ada,” katanya.

Inilah yang menjadi cikal bakal Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Peperangan gerilya yang dipimpin sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman terpusat di sekitar Jogjakarta. Para gerilyawan dan TNI menyasar pos-pos pertahanan Belanda.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Menyarankan adanya serangan sporadis untuk merebut kembali Jogjakarta dari tangan Belanda. Hingga akhirnya berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan Brigade 10/Wehrkreise III.

“Lalu muncul serbuan tepat pada 1 Maret 1949 pada pukul 06.00 WIB. Didukung sekitar 2.000 personel, TNI menyerbu dan masuk Kota Jogjakarta.  Melalui serangan ini pasukan Indonesia berhasil menduduki Jogjakarta selama 6 jam. Berita perebutan kembali ibukota disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran radio dan menjadi bukti Indonesia masih ada,” ujarnya.

Pasca peristiwa ini munculah Konferensi Meja Bundar. Dewan Keamanan PBB menggunakan berita ini untuk mendesak Belanda kembali berunding dengan Indonesia. Amerika Serikat bahkan mengancam memberikan sanksi ekonomi kepada Belanda akibat memburuknya situasi.

“Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bertemu pada Konferensi Meja Bundar antara 23 Agustus hingga 2 November 1949 dan menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda dan Indonesia melaksanakan upacara pengakuan ini pada 27 Desember 1949,” katanya.

Serangkaian peristiwa bersejarah inilah yang menjadikan landasan pengusulan peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret sebagai hari besar nasional. Tujuan utama untuk menghargai jasa para pahlawan. Juga meneguhkan kembali semangat nasionalisme dan kebangsaan.

Pengusulan juga bertujuan mengingatkan pentingnya urgensi kembali kepada cita-cita awal revolusi kemerdekaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terutama menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945.

“Kami usulkan agar peristiwa ini menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN). Pengusulan ini murni lahir dari jernih pikir, bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual, tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa,” ujarnya.

HB X berharap agar pengusulan Hari Besar Nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara terwujud. Agar dapat menjadi pemantik semangat persatuan. Juga mendukung penguatan wawasan kebangsaan dan menjadi modal sosial pembangunan.

“Tidak hanya berbicara untuk Daerah Istimewa Jogjakarta pada khususnya tapi juga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya,” katanya. (*/dwi)

Jogja Utama