RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X turut berkomentar dengan fenomena kekerasan anak muda di DIJ. Raja Keraton Jogja itu mengatakan, penanganan tawuran antar geng sekolah perlu konsistensi. Hal ini juga menyangkut kepastian penegakan hukumnya. “Saya kira penanganan geng-geng itu perlu konsistensia ya. Dalam arti konsistensi juga menyangkut kepastian menegakan hukum atau tidak,” katanya belum lama ini.

HB X tidak menampik jika kekerasan terjadi diruang publik secara spontan akan menyulitkan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal tersebut. “Kecuali sudah dibicarakan lebih dulu, itu masalah lain. Nah yang kemarin itu sebetulnya sudah ada kesepakatan antarmereka sebelum berkelahi,” ujarnya.

Menurutnya, karena tawuran merupakan pidana melanggar hukum. Maka Raja Keraton Jogja itu mendukung pihak kepolisian mengusut secara tuntas hingga memberikan hukuman pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. “Polisi akan memproses ya, saya mendukung untuk minta selesaikan pidananya. Konsisten gitu lho, soalnya kalau nanti nggak (konsisten) ya mereka juga tidak akan jera. Kalau saya hal-hal seperti itu ya pidana,” jelasnya.

Terpisah, Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba mengatakan fenomena tawuran kali ini sangat miris. Sebab sebelum melakukan tawuran kedua geng pelajar membuat surat perjanjian bermaterai Rp10 ribu. Dan bahkan memprihatinkan karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19 serta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) belum lama dimulai meski belum sepenuhnya. “JPW mendesak Polres Bantul segera menangkap tiga orang yang diduga pelaku antargeng pelajar itu. Jika ketiga DPO ini tidak segera ditangkap, maka ini bisa menjadi opini negatif di masyarakat. Kasus ini juga menjadi uji nyali bagi Kasatreskrim Polres Bantul AKP. Archye Nevadha yang baru saja dilantik pada 4 November 2021,” katanya.

JPW menilai jika ketiga DPO tidak segera ditangkap maka bisa dikatakan kinerja dari Polres Bantul menyimpang dari visi misi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan). Dengan konsep Presisi ini bisa membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat termasuk dalam menangani perkara. “Polres Bantul harus bertindak cepat dengan menangkap tiga pelaku tawuran antargeng pelajar yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia,” tambahnya. (wia/pra)

Jogja Utama