RADAR JOGJA – Belajar dari pengalaman akhir tahun lalu, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji meminta pemerintah pusat untuk memangkas hari libur dan cuti bersama di penghujung tahun ini. Sebab, libur panjang berpotensi menimbulkan kerumunan yang tak terkontrol sehingga dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19.

Kebijakan serupa sebenarnya telah diterapkan pada 2020 lalu. Kala itu pemerintah memutuskan untuk memangkas hari libur sebanyak tiga hari, yakni sepanjang 28-30 Desember 2020. Kemudian, cuti bersama akhir tahun dilanjutkan pada 31 Desember 2020 sebagai pengganti libur Idul Fitri dan 1 Januari 2021 untuk libur tahun baru. Selanjutnya, masa libur berlanjut pada 2-3 Januari yang jatuh pada Sabtu dan Minggu. “Kalau bisa ya pemerintah tidak usah memberikan libur terus menerus supaya masyarakat tidak bepergian,” kata Aji Selasa, (25/10).

Kebijakan tersebut diperlukan, terlebih para ahli juga memprediksi adanya gelombang ke tiga penularan Covid-19 karena adanya libur panjang. “Karena ada (prediksi) gelombang tiga juga ya,” ujarnya.

Mantan Kepala Disdikpora DIJ itu juga meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan dalam aturan PPKM berlevel. Sebab, meski penularan telah melandai namun ledakan kasus masih berpotensi untuk terjadi.Selain itu kepatuhan dalam implementasi 3 M yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker di masyarakat juga mempengaruhi kemunculan gelombang penularan baru. “Saya kira perlu kita usulkan ke pusat supaya hari libur panjang tidak terjadi. Karena libur panjang itu pasti membuat orang bepergian,” cetusnya.

Untuk kalangan Aparatur Sipil Negara di DIJ, Aji berharap agar Badan Kepegawaian Nasional maupun Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan larangan cuti dan bepergian di periode akhir tahun.Untuk ASN yang merayakan natal bisa melakukan ibadah di gereja dengan menerapkan pembatasan dan prokes ketat. Jika tidak memungkinkan, bisa dilaksanakan secara daring. “Tapi saya kira PNS selama nataru sudah di rumah saja. Untuk penyelenggaraan Natalan prokes harus ketat. Kalau penuh gerejanya ya bisa (ibadah) online,” ungkap Aji.

Pada libur akhir tahun lalu, Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Jogja pernah mengusulkan untuk melakukan lockdown di kawasan wisata Kota Jogja. Tujuannya untuk mengantisipasi kerumunan warga pada libur akhir tahun. “Saya kira perlu dipertimbangkan lagi, meski warga kota (Jogja) sudah 100 persen (vaksinasi), tapi antisipasi wisatawan dari luar daerah,” kata mantan Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto. (kur/pra)

Jogja Utama