RADAR JOGJA – Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggencarkan penyuluhan program jaksa jaga desa. Sejauh ini sebagian besar kalurahan di Gunungkidul belum mendapat predikat desa sadar hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Ismaya Hera Wardanie mengatakan, program tersebut sekaligus untuk meminimalisir risiko masalah hukum perangkat dalam menjalankan roda pemerintahan kalurahan. “Dari total 144 kalurahan, yang mendapatkan predikat desa sadar hukum baru 14 kalurahan,” kata Ismaya Hera Wardanie kemarin (7/10).

Dia mengakui, prosentase wilayah menyandang predikat sadar hukum perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu rencananya tahun ini ada sepuluh kalurahan diusulkan mendapatkan predikat sadar hukum.“Kegiatan ini juga sebagai salah satu fungsi implementasi dari ketugasan yang dimiliki kejaksaan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, program jaga desa juga sebagai upaya memberikan pemahaman kepada pamong kalurahan tentang potensi jeratan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan. Dengan demikian supremasi hukum dapat ditegakkan.

Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejari Gunungkidul Indra Saragih mengatakan, usulan desa sadar hukum penilaian di tingkat kabupaten dan diajukan ke Kemenkumham melalui Pemprov DIJ. Anggotanya terdiri dari pegawai pemkab, kejari dan perwakilan kepolisian.“Sepuluh kalurahan akan diajukan.Masing-masing, Patuk, Nglanggeran, Ngoro-oro, Gari, Piyaman, Gading, Playen, Jetis, Kepek, dan Kalurahan Giriharjo,” kata Indra Saragih.

Terpisah, Bupati Gunungkidul Sunaryanta memberikan apresiasi terhadap upaya kejari dalam meningkatkan kesadaran hukum. Langkah itu sebagai upaya mendukung terwujudnya iklim kondusif, khususnya dalam upaya penegakan hukum.“Dengan program desa sadar hukum, saya berharap agar desa memahami pentingnya menaati aturan sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan berjalan sesuai aturan,” kata Sunaryanta. (gun/pra)

Jogja Utama