RADAR JOGJA – Angka pernikahan dini di Jogjakarta meningkat drastis pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. Pada aturan sebelumnya, batas usia menikah perempuan adalah 16 tahun. Setelah revisi, batas usia menikah menjadi 19 tahun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIJ Erlina Hidayati menuturkan peningkatan terjadi karena ada penambahan jenjang usia. Dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Sementara dalam kalkulasi terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat.

“Naik iya tapi tidak signifikan banyak. Terlihat naik tajam karena ada perbedaan UU Perkawinan. Dulu batas usia menikah perempuan 16 tahun lalu di UU Perkawinan sekarang jadi 19 tahun,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (4/10).
Pihaknya melakukan analisa pernikahan dibawah 18 tahun. Sebagai perbandingan terjadi 271 pernikahan dini pada 2019. Pada 2020 meningkat jadi 494 pernikahan dini.

Erlina memaparkan pernikahan dini terbanyak pada rentang usia 18 hingga 19 tahun. Tercatat ada 363 permohonan pada 2020. Menyusul rentang usia 17 hingga 18 tahun sebanyak 275 permohonan.

Berdasarkan data secara lengkap, permohonan dispensasi pernikahan ada pada usia 13 tahun. Pada usia ini terdapat 3 orang, usia 14 ada 12 orang, usia 15 tahun ada 66 orang, usia 16 tahun ada 138 orang. Lalu usia 17 tahun ada 275 orang dan usia 18 tahun ada 363 orang.

“Kesannya permohonan dispensasi jadi banyak, meningkat tajam. Tapi setelah dianalisa untuk pernikahan anak 18 tahun kebawah tidak meningkat banyak. Walau dari 271 ke 494,” katanya.

Dari total 494 permohonan tersebut ada faktor kehamilan tidak diinginkan. Berdasarkan data per wilayah, Kabupaten Sleman mendominasi dengan 343 permohonan, menyusul kemudian Bantul 341 permohonan, Gunungkidul 269 permohonan. Adapula Kulonprogo 131 permohonan dan Kota Jogja 125 permohonan.

Dispensasi, lanjutnya, tak sepenuhnya karena hamil. Adapula permohonan yang diajukan karena telah melahirkan. Alhasil fakta ini tak bisa dimediasi untuk penundaan pernikahan.

“Dispensasi nikah karena alasan lain biasanya ada mediasi, lalu diadvokasi didorong agar (menikah) diatas 19 tahun. Tapi kalau sudah hamil atau melahirkan duluan tidak ada alasan untuk menolak,” ujarnya.

Pihaknya juga terus mengkaji penyebab tingginya kehamilan tidak diinginkan. Disatu sisi kondisi pandemi Covid-19 membuat usia anak lebih banyak di rumah. Penyebabnya adalah minimnya pertemuan di luar rumah.

“Selama pandemi seharusnya lebih banyak belajar dirumah. Seharusnya dispensasi nikah akibat kehamilan tidak diinginkan turun, tapi yang terjadi malah meningkat. Ini harus dikaji penyebabnya karena apa,” katanya.

Imbas dari pernikahan dini juga pada tingginya kekerasan dalam rumah tangga. Tak sedikit pula kasus yang mengarah pada perceraian. Penyebab utama adalah munculnya konflik akibat ketidak matangan ekonomi dan psikologis.

Erlina memaparkan kekerasan dalam rumah tangga meningkat 2 kali lipat selama pandemi Covid-19. Angka ini merupakan rangkuman secara umum. Termasuk kasus yang masuk ke ranah hukum dan persidangan.

“Sebenernya BKKBN ada kebijakan pendewasaan usia pernikahan ideal. Untuk perempuan usia 21 tahun, sementara lelaki 25 tahun. Hitungannya dewasa atau matang sempurna baik secara ekonomi maupun psikologi,” ujarnya. (dwi)

Jogja Utama