RADAR JOGJA – Gugatan perdata baru yang telah direvisi atas perkara belum disahkannya SK kepengurusan PMI Kota Jogja periode 2021-2026 hasil Muskot oleh Ketua PMI DIJ, mulai disidangkan hari ini (28/9). Dua gugatan baru selain mendesak pengesahan SK yang sudah enambulan tidak diterbitkan, terbaru juga penundaan Musyawarah Daerah (Musds) PMI se DIJ.

Kuasa Hukum Peserta Muskot PMI Kota Suswoto mengatakan, gugatan awal yang masuk Pengadilan Negeri Jogja ditarik dan dialihkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Ini setelah dilakukan revisi sesuai dengan lokasi dari markas besar PMI DIJ yang berada di wilayah Sleman. ” Gugatannya sudah kita revisi, ada dua yang kita gugat,” katanya saat Konferensi Pers kepada wartawan di Kantor PMI Kota Tegalgendu, Kotagede Senin (27/9).

Poin penting yang menjadi perhatian atas gugatan dari peserta muskot itu ialah terkait PMI DIJ yang memaksakan akan menggelar Musda PMI DIJ sekalipun masih berperkara di Pengadilan. Gelaran Musda direncakan pada 2 Oktober, dan diprediksi bakal menuai kontroversi. Hal ini dipicu dengan tidak adanya kontingen PMI Kota Jogja lantaran SK kepengurusan yang masih belum diterbitkan oleh Ketua PMI DIJ. Meski Muskot PMI Kota telah digelar sejak 30 Maret 2021 lalu. “Hampir enam bulan ketua terpilih (PMI) Kota Jogja Heroe Poerwadi tidak segera disahkan secara resmi oleh Ketua PMI DIJ,” ujarnya.
Terlebih, dalam agenda Musda tersebut akan ada pemilihan Ketua PMI DIJ.

Praktis, pengurus PMI Kota hasil muskot terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya karena belum terbit SK Pengesahan. Maka, pihaknya mendesak Musda bisa dilaksanakan setelah perkara di pengadilan diselesaikan terlebih dahulu baik melalui mediasi maupun putusan hakim. Sebab, akan ada konsekuensi yuridis jikalau Musda tetap dilaksanakan kemudian terpilih siapapun ketuanya. “Ini prematur karena sebenarnya PMI DIJ masih dalam perkara di Pengadilan,” jelasnya.
Pasalnya, Ketua PMI DIJ yang dicalonkan kembali ialah Ketua yang lama untuk menjabat kedua kalinya.

Kuasa Hukum 2 Peserta Muskot PMI Kota Jogja, Sri Hendarto Kunto menambahkan seharusnya ketika Ketua PM DIJ GBPH Prabukusumo ingin maju lagi sebagai Ketua PMI DIJ dalam musda terlebih dahulu menyelesaikan perkaranya di PN Sleman sampai ada keputusan hukum tetap. Maka pihaknya mendesak pelaksanaan Musda agar diundur, dan mengutamakan penyelesaian masalah pekara yang ada ini. Ini agar tidak terjadi persoalan secara yuridis sekalipun yang bersangkutan terpilih secara forum.

Peserta Muskot, Munif Tauchid menuntut keadilan dalam hal ini. Pengurus baru PMI Kota, sebagai Wakil Ketua Bidang Bencana itu mengklaim Ketua PMI DIJ sangat jelas sikapnya menunjukkan ketidakadilan terhadap PMI Kota Jogja.

Hal ini dibuktikan dengan salah satu PMI di kabupaten lain yang mengadakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) dengan waktu dan pengajuan surat permohonan penerbitan SK Kepengurusan yang hampir bersamaan. Namun, hanya selang satu bulan sudah bisa diterbitkan SK oleh PMI DIJ. “Tapi dari kota justru belum keluar sampai enam bulan. Kami semua persyaratan terpenuhi, ada permintaan syarat yang tidak diatur dalam AD/ART saja kami tetap penuhi. Kami merasa ini tidak adil,” katanya.

Sebelumnya, Gustu Prabu enggan berpolemik terkait masalah tersebut. Dia menyebut, hal tersebut merupakan masalah internal PMI. Dia sudah menugaskan Sekretaris PMI DIJ Arief Noor Hartanto untuk menyelesaikan di internal. Juga melalui pengacaranya untuk gugatan yang diajukan. (wia/pra)

Jogja Utama