RADAR JOGJA – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2021 baru mencapai Rp 59,69 miliar atau Rp 69,41 persen dari target Rp 86 miliar. Para wajib pajak diminta segera melakukan pembayaran agar tidak dikenakan sanksi denda.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Santosa mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi satu dampak cukup besar terhadap capaian pendapatan asli daerah (PAD). Ditambah, para wajib pajak memiliki kebiasaan membayar mendekati jatuh tempo. “Mengingat jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September 2021 tinggal beberapa hari, kami ingatkan kembali,” katanya, pekan lalu.

Santosa menjelaskan total wajib pajak (WP) tahun 2021 di Kota Jogja sebanyak 96.941 WP dengan total nilai ketetapan PBB mencapai sekitar Rp112,578 miliar. Sampai Jumat (24/9) sudah sekitar 50.600 wajib pajak yang membayar dengan total nilai sekitar Rp 54,94 miliar atau sekitar 50 persen. “Ini kami sudah berupaya lain sosialisasi, kalau WP membayar lebih 30 September otomatis akan dikenakan denda dua persen setiap bulan,” ujarnya.

Pembayaran PBB dapat dilakukan secara langsung melalui sejumlah bank pemerintah yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jogja seperti BPD DIJ, Bank Jogja, BNI, BRI, serta Kantor Pos. Bahkan, pembayaran PBB bisa dilakukan melalui Gopay, Shopee, dan Tokopedia. Maupun dilakukan secara jemput bola melalui pelayanan pekan pembayaran PBB di sembilan kelurahan yaitu Keparakan, Prenggan, Giwangan, Wirogunan, Sorosutan, Bumijo, Baciro Kricak, dan Terban yang dilakukan tiap Senin sampai Kamis hingga 29 September. “Petugas dari Bank Jogja dan Kantor Pos nanti yang menerima pembayaran PBB di wilayah,” jelasnya.

Menurutnya, secara keseluruhan pada tahun 2020 realisasi PBB melebihi dari target yakni Rp 345,5 miliar dari yang ditargetkan Rp 282,8 miliar atau terealisir lebih dari 122,17 persen. Realisasi paling tinggi terjadi pada Januari-Februari. Namun, memasuki Maret 2020 awal pandemi mulai penerimaan turun. Terlebih ditambah adanya kebijakan PPKM sangat berpengaruh besar terhadap menurunnya penerimaan PBB. Landainya pengunjung hotel menjadi faktor penurunan. “Pernah dulu dalam satu bulan hanya Rp 200 jutaan atau di bawah Rp 500 juta itu realisasi hotel. Padahal setiap kalau normal 2019 bisa sekitar Rp13-Rp17 miliar,” tandasnya.

Sedangkan untuk program penghapusan denda tunggakan PBB untuk tahun pajak 1994-2020 yang sudah dijalankan sejak Agustus, BPKAD mencatat sudah ada sekitar 5.500 wajib pajak atau penunggak yang memanfaatkannya. Penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan PBB tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Jogja nomor 58 tahun 2021. “Jadi wajib pajak akan dibebaskan dari ketentuan membayar denda. Mereka hanya diwajibkan membayar nilai pokok pajak saja,” katanya.

Realisasi pendapatan dari kebijakan bebas denda PBB hingga saat ini sekitar Rp 2 miliar dengan total denda yang dihapuskan sekitar Rp 605 juta. Kebijakan bebas denda PBB tersebut akan berlaku hingga 31 Desember. (wia/pra)

Jogja Utama