RADAR JOGJA – Pada Senin 23 November 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali mengumumkan sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida, Jogja. Hampir setahun berlalu, belum ada tersangka yang ditetapkan.

“KPK lamban kerjanya,” kritik Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba ketika dimintai komentarnya terkait pemanggilan 10 saksi kasus dugaan korupsi renovasi Stadion Mandala Krida, oleh KPK kemarin (6/9).

Total ada 10 saksi yang dipanggil KPK di Jakarta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, kemarin (6/9).

Lebih lanjut Ali menjelaskan, mereka yang dipanggil, yakni Manager Legal Department PT Pionirbeton Industri Jekson F Sitorus serta sembilan dari pihak swasta masing-masing Joko Wiharto Soeharto, Ari Yudhanto, Harry Prambudi, Wibisono Kunto, Otto Rinaldi, Johannes C Nahurmury, Simon Octavianus Sirait, Haris Yuliono, dan Ade Sophia.

Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini, kata Ali Fikri, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka tersebut.

KPK juga telah menggeledah di beberapa lokasi dalam penyidikan kasus tersebut seperti Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIJ serta Badan Pemuda dan Olahraga DIJ. Tim penyidik KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan kasus tersebut dalam penggeledahan tersebut. “Ditunggu saja,” tandas Ali.

Sebelumnya, KPK secara maraton juga sudah memeriksa ASN di lingkungan Pemprov DIJ. Termasuk Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji, dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ, yang sempat diperiksa KPK di Polres Sleman pada 24 Februari lalu. Juga menggeledah kantor Disdikpora DIJ. “Sudah banyak saksi yang diperiksa, tapi belum juga ada tersangka yang diumumkan,” kata Kamba heran.

Dia khawatir, lambannya kinerja KPK ini juga dipengaruhi masalah di internal KPK sendiri. Termasuk pelanggaran kode etik pimpinan. Kamba sendiri pernah menyurati dewan pengawas (Dewas) KPK, Berisi permohonan agar Dewas KPK untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata karena telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Gubernur DIJ  Hamengku Buwono X, ditengah proses penyidikan hingga saat ini masih berlangsung atas dugaan korupsi proyek rehabilitasi pembangunan stadion Mandala Krida  tahun anggaran 2016 – 2017,yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 35 miliar. (kur/pra)

Jogja Utama