RADAR JOGJA – Janji pasangan wali kota Haryadi Suyuti (HS) dan wakil wali kota Heroe Poerwadi (HP) saat kampanye Pilwali 2017 lalu, yang dimasukkan dalam RPJMD Kota Jogja 2017-2022, tak akan terealisasi semuanya. Seperti pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Karena saat masa kepemimpinan kurang dari setahun, justru Raperda BPRS ditarik Wali Kota.

Hal itu seiring surat yang dilayangkan HS terkait usulan perubahan program pebentukan peraturan daerah (Propemperda) ke DPRD Kota Jogja, tertanggal 19 Agustus lalu. Dalam surat yang ditandatangani HS tersebut, raperda tentang perusahaan perseroan Daerah BPRS Jogja, ditarik kembali eksekutif. Alasannya karena adanya penggabungan bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia, yang mengakibatkan perubahan perta persaingan bisnis perbankan syariah. Yang kedua karena adanya rencana pemisahan BPD DIJ syariah secara mandiri.

Surat tersebut menimbulkan pertanyaan para legislator. Terlebih saat ini prosesnya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja tinggal pembentukan pansus. “Wali Kota dalam hal ini telah mengingkari janji kampanye kepada warga Kota Jogja sebagai pemenang (Pilwali) 2017,” tegas anggota Bapemperda DPRD Kota Jogja Rifki Listianto, kemarin (27/8). “Jelas-jelas munculnya BPRS adalah dari RPJMD 2017-2022 yang sudah menjadi keputusan bersama DPRD dan wali kota.”

Menurut dia, perjalanan raperda BPRS sudah relatif panjang dan sudah masuk Propemperda 2020 dan 2021. Sehingga, disebut bahwa sudah seharusnya antara Pemkot dengan DPRD konsisten dan menghormati keputusan ketika sudah masuk dalam RPJMD selama masa jabatan kepala daerah. Karena pembentukan BPRS merupakan produk bersama. “Jika beralasan kondisi ekonomi akibat pandemi, dalam raperda bisa diamanahkan untuk mulai dikembangkan ketika keuangan pemkot sudah memungkinkan,” tandas Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Jogja.

Pertanyaan yang sama diutarakan anggota Bapemperda lainnya, Muhammad Fauzan. Dia menyebut, pembentukan BPRS yang menjadi janji kampanye sekaligus visi misi kepala daerah dan telah menjadi kesepakatan bersama DPRD yang dituangkan dalam RPJMD. “Kami di DPRD mempertanyakan komitmen Walikota menjalankan Perda RPJMD secara konsisten,” tuturnya.

Politkus PKS itu pun meminta pemkot menunjukan alasan detail dan rasional terkait penarikan Raperda BPRS. Karena, lanjut dia, alasan dalam surat wali kota argumennya lemah. Fauzan menyebut, sudah eprnah ada resume dari Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja Sama Kota Jogja, yang menyebut penggabungan bank syariah nasional tidak terkait langsung dengan BPRS. “Pemisahan BPD DIJ syariah bukan alasan karena BPRS kebijakan RPJMD, BPD syariah nantinya hanya urusan setor modal,” ungkapnya.

Ketiaka dikonfirmasi HP beralasan ditariknya raperda BPRS hanya karena persoalan taktis saja. Karena kondisi ekonomi pemkot yang belum mampu untuk menjalankan BPRS. Apalagi, pemkot masih memiliki kewajiban penyertaan modal ke BPD DIJ, PDAM maupun Bank Jogja.

Terkait RPJMD 2017-2022 yang mengamanatkan pembentukan BPRS, Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPW PAN DIJ itu beralasan, “Kami memberikan penyertaan modal pada bank syariah yang lain dulu, yang sudah ada untuk penguatan.”

Dengan demikian, tidak menghilangkan komitmen awal pemkot untuk memiliki bank syariah. Menurut mantan wartawan itu, makna kepemilikan dalam pengelolaan bank syariah bisa diartikan cukup luas. Salah satunya jika harus dibentuk melalui perseroan terbatas dengan melibatkan pihak lain untuk bergabung. Sehingga hal itu bisa dipersepsikan hampir sama dengan menanam saham di perbankan syariah yang sudah ada, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. “Langkah ini kan akan sama juga dengan nanti kita ikut serta dalam penyertaan permodalan,” tambahnya. (wia/pra)

Jogja Utama