RADAR JOGJA – Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, penghapusan sanksi denda tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini kembali diberlakukan. Ini berlaku untuk tnggakan pada tahun pajak 1994-2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa mengatakan kebijakan ini ditempuh disamping momentum Hari Kemerdekaan RI juga karena masih dalam situasi pandemi Covid-19. Kebijakan penghapusan denda tunggakan pembayaran PBB diatur dalam Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 58 Tahun 2021. “Saat ini masih dalam masa pandemi juga sehingga kebijakan ini untuk meringankan beban wajib pajak,” katanya Rabu (4/8).

Wasesa menjelaskan kebijakan berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 Desember mendatang. Pada tahun ini, pemberlakukan kebijakan dilakukan lebih cepat dibanding tahun lalu yang baru diberlakukan mulai 1 Oktober hingga akhir tahun. “Ini sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban mereka,” ujarnya.

Berdasarkan data BPKAD Kota Jogja, potensi nilai tunggakan pembayaran PBB sejak 1994 hingga 2020 mencapai Rp 103 miliar dan realisasi pembayaran tunggakan pada tahun ini hingga Juli tercatat sebanyak Rp 5,8 miliar. Ditargetkan, selama lima bulan bisa mencapai Rp 5 miliar untuk realisasi pembayaran tunggakan selama kebijakan itu bergulir. “Setiap wajib pajak PBB yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar pajak akan kena sanksi denda dua persen per bulan dari nilai ketetapan dengan maksimal denda adalah 48 persen,” jelasnya.

Adapun hingga akhir Juli, realisasi penerimaan PBB di Kota Jogja mencapai 30,99 persen atau Rp 26,6 miliar dari target penerimaan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 86 miliar. “Semoga wajib pajak bisa segera memenuhi kewajibannya membayar PBB tepat waktu karena mereka biasanya memilih membayar PBB menjelang jatuh tempo yaitu pada 30 September,” tambahnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listianto mengapresiasi langkah pemkot tersebut. Karena masih pandemi Covid-19 yang berdampak ke semua bidang. Dia berharap dengan penghapusan sanksi denda tersebut, masyarakat bisa membayar ketetapan PBB. “Mumpung diberi keringanan bebas denda keterlambatan,” ujarnya. (wia/pra)

Jogja Utama