RADAR JOGJA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 Permenaker ini mengatur mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji senilai Rp1 juta selama dua bulan. Kalangan pekerja berharap BSU tak diskriminatif.

Karena bantuan subsidi gaji ini hanya diberikan kepada pekerja formal dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, dan bekerja di wilayah yang masuk kategori PPKM level 3 dan level 4. Saat ini, seluruh wilayah di DIJ masuk ke dalam zona PPKM level 4.

Namun, ada salah satu poin pada aturan tersebut yang dipermasalahkan. Poin yang dimaksud adalah soal ketentuan hanya buruh yang jadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021 yang bisa mendapatkan BSU tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIJ, merasakan adanya unsur diskriminasi dalam peraturan menteri tersebut. “Pengaturan pemberian BSU itu mencederai rasa keadilan dan mengandung unsur diskriminasi kepada buruh di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ketua DPD KSPSI DIJ, Irsad Adi Irawan, Jumat (30/7).

Dijelaskan Irsad, menurut data Bappeda DIJ dari 835.996 buruh, hanya 362.135 buruh yang terdaftar dalam program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Artinya terdapat sekitar 473.861 buruh di DIJ yang tidak bisa mendapatkan BSU. “Padahal semua buruh di Jogja terkena dampak pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Irsad juga menilai hal ini sebenarnya juga menunjukkan rapuhnya kemampuan Pemprov DIJ dalam menjamin seluruh buruh terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Juga lemahnya kekuatan Pemprov DIJ untuk memastikan seluruh Perusahaan mendaftarkan buruhnya ke dalam program ini. Padahal menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu wajib dilakukan.

Untuk itu, DPD KSPSI DIJ menuntut beberapa hal. Yakni pemerintah pusat untuk merevisi syarat penerimaan BSU. Kemudian baik pemerintah pusat maupun Pemprov DIJ agar memastikan seluruh buruh yang ada di DIJ menerima program BSU tersebut. “Pemerintah pusat juga perlu menaikan jumlah BSU dan tentu saja UMP Provinsi di tahun 2021 ini,” tuntut Irsad.

Lebih lanjut, Irsad menyatakan pihaknya juga menuntut Pemprov DIJ untuk melakukan alokasi ulang dengan jumlah lebih banyak pada anggaran APBD dan Danais. Itu penting untuk menjamin kehidupan buruh yang terdampak PPKM. “Juga bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ, Aria Nugrahadi menyatakan pihaknya memiliki sebuah sistem pengawasan kepada perusahaan mengenai kewajiban terhadap para pekerja. Salah satunya yakni dengan mendaftarkan dan membayarkan secara teratur tagihan BPJS Ketenagakerjaan para pekerja. “Soalnya itu bukan hanya soal BSU saja, tapi soal kewajiban perusahaan dalam rangka perlindungan kepada pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Aria menjelaskan akan ada beberapa pengawasan yang dilakukan pihaknya terkait perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban. Menurut Aria, akan ada mekanisme yang intinya mendorong agar perusahaan terkait untuk segera memenuhi kewajiban mereka kepada pekerja. (kur/pra)

Jogja Utama