RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyebut, saat ini tahapan vaksinasi di DIJ sedikit terhambat. Itu karena Pemprov DIJ melakukan vaksinasi terlalu cepat. Sehingga stok vaksin menipis sebelum pemerintah kembali memberi jatah kiriman vaksin Covid-19.
“Sehingga dengan kiriman vaksin berikutnya sesuai dengan jadwal kelihatannya jauh karena kita kecepetan,” tuturnya saat bertemu dengan Staf Khusus Milenial Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia Senin (7/6). HB X mengisahkan, sekitar Februari dan Maret pemerintah pusat telah mengirimkan vaksin Covid-19 di DIJ dan diprediksi akan dihabiskan dalam waktu tiga bulan. “Namun dalam pelaksanaannya ternyata hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan saja,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Angkie mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mempercepat proses penyuntikan vaksin tahap kedua. Karena setelahnya, bakal dilanjutkan penyuntikan vaksin tahap tiga dengan sasaran prioritas kelompok rentan seperti difabel. Dalam vaksinasi tahap tiga nanti, pemerintah daerah diminta memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran program vaksinasi. Karena para penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung jenis disabilitasnya. “Pertama itu kita ketahui kebutuhan disabilitas itu beda-beda ada sensorik, motorik, intelektual, mental dan ganda,” jelas Angkie.
Terkait hal itu, HB X mengatakan,sebagian penyandang disabilitas di DIJ telah menerima suntikan Covid-19. Namun sementara ini baru mereka yang termasuk dalam sasaran prioritas vaksin tahap dua seperti lansia dan pelayan publik yang sudah mendapatkan vaksin. “Masalahnya kan ada jarak yang harus dibagi dengan provinsi-provinsi lain. Jadi yang penting itu data sudah masuk. Hanya sekarang vaksin itu jumlahnya berapa. Kan masalahnya begitu,” kata Raja Keraton Jogja itu.
Angkie menambahkan, pemda juga perlu berkoordinasi dengan komunitas-komunitas disabilitas agar dapat memperoleh data yang valid terkait calon penerima vaksin nantinya. Pemerintah dinilai juga perlu memperhatikan akses transportasi para penyandang disabilitas tersebut. Jangan sampai justru itu jadi penghalang proses vaksinasi. “Kami sebenarnya sudah mulai kick off 2 Juni lalu sekitar 500 ribu lebih divaksin dan diharapkan daerah-daerah lain segera menyusul,” tuturnya. (kur/pra)
