RADAR JOGJA – Hasil pemeriksaan tersangka kasus sate sianida, Nani Aprilliani Nurjaman alias Tika belum final. Hingga kini, Polda DIJ belum mampu menghadirkan fakta terkait inisial R yang disebut-sebut sebagai penghasut Nani melakukan aksinya. Dugaan sosok R hanya rekaan tersangka menguat.

“Hasil pemeriksaan belum final. Berkas belum dikirim ke kejaksaan. Kalau pun berkas sudah dikirim, kemudian juga ada fakta baru keterlibatan seseorang misalnya seperti R ya pasti akan dilanjutkan,” ungkap Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yulianto di Mapolda DIJ, Selasa (18/5). Artinya, lanjut dia, Nani bukan tersangka tunggal. Apabila ada bukti fakta mengarah ke R dapat diungkap dalam hal ini masuk pembunuhan yang direncanakan.

Yuli mengungkapkan, saat ini belum ada pemeriksaan terbaru. Pihaknya juga belum menerima update laporan dari Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIJ. Saat disinggung terkait status Aiptu Y. Tomi Astanto telah menikah siri dengan Nani, warga Majalengka, Jawa Barat itu dia mengaku tidak tahu menahu.

Dia mengklaim, Nani tidak menikah siri dengan Tomi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua RT tempat Nani tinggal. Dia mengklaim, berdasarkan pernyataan Nani yang disampaikan kepada anggota Propam, alasan Nani mengaku telah menikah siri dengan anggota Polri disebut sepele. “Supaya dia merasa aman tinggal disitu, karena pulang kerjanya malam, pukul 21.00-22.00. Ingin merasa aman N mengatakan seperti itu,” klaimnya.

Kemudian terkait pernyataan Ketua RT tempat Nani tinggal, mantan Kapolres Sleman itu juga belum tahu apakah Ketua RT sudah dilakukan pemeriksaan atau belum. Kendati begitu, Yuli tak sekalipun menyebutkan pernyataan dari Tomi. Terkait nikah siri itu juga desas desus Tomi di non aktifkan dari jabatannya, Yuli enggan berkomentar banyak. Dia meminta agar menanyakan hal ini langsung ke Polresta Jogja.

Yuli mengatakan, pernikahan siri bagi anggota Polri bagaimanapun tidak diperkenanan. Hal itu menyangkut aturan disiplin. Dalam Kepolisian sudah diatur bahwa menikah harus sah secara hukum, melaporkan kepada dinas terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, red) dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu juga harus ada izin dari atasan yang berwenang. “Nah, kalau nikah siri, perlu izin tidak, saya enggak tahu,” cetusnya. (mel/pra)

Jogja Utama