RADAR JOGJA – Meski dipastikan tak ada mudik, selama periode 6-17 Mei ini masih ada perjalanan transportasi. Termasuk untuk kereta api jarak jauh. Maupun busa antarprovinsi.

Kepala Humas PT KAI Daop 6 Jogja Supriyanto mengatakan, KAI menjalankan KA jarak jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Melainkan hanya bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik sesuai edaran dari Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021. “Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” kata Supriyanto Selasa (4/5).

Supriyanto menjelaskan, kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat. Bagi pegawai instansi pemerintahan ASN, BUMN, BUMD, prajurit TNI, anggota Polri, syaratnya ialah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Sementara bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan. Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat. “Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk satu kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” jelasnya.

Selain itu juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA. Petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun. Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan. “Kami akan melakukan proses verifikasi berkas-berkas syarat perjalanan kereta api jarak jauh dilakukan dengan teliti, cermat, dan tegas,” jelasnya.

Dalam rangka melayani pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik ini KAI mengoperasikan 19 KA jarak jauh. Ada tiga keberangkatan KA di Daop 6 Jogja diantaranya, KA Argo Lawu, relasi Solobalapan – Gambir pulang pergi (pp). KA Bengawan, relasi Purwosari-Pasarsenen pp. KA Sri Tanjung, relasi Lempuyangan-Ketapang pp. Sedangkan ada 4 KA yang lewat Daop 6 Jogja, yaitu KA Argo Wilis, relasi Bandung – Surabaya Gubeng pp. KA Gajayana, relasi Gambir-Malang pp. KA Bima, relasi Gambir-Surabaya Gubeng pp. KA Kahuripan, relasi Blitar-Kiaracondong pp.

Sementara itu, Koordinator Satuan Pengelola Terminal Giwangan Jogja, Bekti Zunanta mengatakan selama aturan larangan mudik 6-17 Mei bus antar kota antar provinsi (AKAP) tidak diizinkan beroperasional. Kecuali bus Akap yang bertanda stiker khusus dari Direktorat Jenderal Perhubunhan Darat ‘Angkutan Akap Terbatas Tahun 2021 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19’. “AKAP yang berstiker khusus untuk membawa penumpang penumpang yang non mudik. Misalnya tenaga kerja yang dipulangkan dari negara lain, awak kapal, dan lain-lain,” katanya.

Sementara bus yang masih boleh operasional selama peniadaan mudik tersebut seperti bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan perkotaan. Pun untuk pemantauan larangan mudik, didirikan posko penjagaan juga selama larangan mudik di Terminal Giwangan pada 6-24 Mei paska lebaran. “Memang tidak ada lonjakan sedikitpun bus AKAP yang masuk (terminal). Justru penurunan, rata-rata dari daerah Surabaya. Kalau dari Jakarta memang sudah banyak berkurang karena diberlakukan surat keterangan keluar masuk,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama