RADAR JOGJA – Warga Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait bentrokan dan kekerasan oleh polisi pada Jumat (23/4) lalu. Aparat kepolisian dinilai telah melanggar HAM saat agenda sosialisasi pemasangan patok untuk penambangan batuan andesit di lokasi tersebut.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta Yogi Zul Fadhli menjelaskan, ada dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito. Dari catatan LBH, Kapolres bersama anggotanya melakukan kekerasan terhadap warga.

“Ada lima peraturan perundang-undangan, baik hukum pidana maupun yang mengatur HAM telah dilanggar kepolisian. Untuk itu, kami bersama perwakilan warga Wadas yang menjadi korban, akan mengirimkan surat ke Komnas HAM,” kata Yogi di kantor LBH Jogjakarta.

Dari catatan dan analisa yang dilakukan LBH, Kapolres Purworejo beserta anggotanya dinilai telah melakukan pelanggaran HAM. LBH Jogjakarta sendiri menyatakan membantu warga Wadas untuk melaporkan kasus itu ke Komnas HAM. Surat laporan sudah dikirim.

Dalam laporan ke Komnas HAM itu, kata Yogi, disampaikan polisi diduga melanggar Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. “Pada pasal 18 sangat jelas, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum bisa dipidana paling lama satu tahun,” katanya.

LBH Jogjakarta juga menduga polisi telah melakukan penganiayaan terhadap sembilan orang warga dan pendamping hukum. Jumlah itu ditambah dengan 11 orang yang ditangkap. Dalam membubarkan massa, lanjut Yogi, polisi diduga juga melanggar Pasal 170 KUHP karena bersama-sama melakukan kekerasan. “Ancamannya penjara lima tahun. Selain ketiga aturan itu, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM ada lima pasal,”  jelas Yogi.

Salah seorang warga Wadas, Muhammad Syarif Nawawi, menjelaskan dirinya saat kejadian sebenarnya tidak berada di lapangan. Dia mengaku sedang bertugas mendokumentasikan kegiatan mujahadah yang berlangsung di kawasan atas dari tempat kejadian saat bentrokan terjadi.

“Posisi itu saya teriak-teriak aja nggak. Pas chaos, saya mendekat dan ada polisi yang bilang jangan difoto-foto, terus saya ditarik dimasukkan ke mobil. Tindakan represif di situ,” jelasnya.

Ia juga menolak tuduhan kepada 11 orang yang ditangkap polisi sebagai provokator. Dia mengungkap, salah seorang yang ditangkap merupakan seorang remaja berusia 16 tahun. “Pas buka puasa di Polres itu, untuk nelen lehernya masih sakit,” jelasnya.

Nawaf, sapaannya, juga menegaskan tidak ada yang menunggangi aksi warga. Sebelum ada pendamping LBH, pihaknya sudah menolak pertambangan batu andesit di lokasi itu. “Sebelum ada LBH kami sudah menolak. Sampai sekarang masih tetap menolak tambang di desa kami,” katanya. (kur/laz)

Jogja Utama