RADAR JOGJA – Kemiskinan masih menjadi persoalan di DIJ. Di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ tahun depan, ditargetkan angka kemiskinan bisa turun.

Salah satu caranya, Pemprov DIJ meminta kabupaten dan kota menyelesaikan soal kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Beny Suharsono mengatakan angka kemiskinan yang di bawah satu digit baru Sleman dan Kota Jogja. Sementara kabupaten lainnya masih di atas satu digit. “Nanti didorong supaya angka kemiskinan menurun,” kata Beny, seusai mengikuti Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang digelar di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Senin (12/4).

Beny mengatakan, dalam pembahasan RKPD 2022 ini akan disusun berbagai program perioritas dan tematik yang harus diselesaikan, di antaranya soal menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan warga, dan mengurangi ketimpangan wilayah.

Dalam catatan Pemprov DIJ, tingkat kemiskinan atau jumlah kemiskinan DIJ 12,80 persen atau 503.140 jiwa pada 2020, meningkat dari 11,40 persen dari 2019. Pada Maret 2020 adanya penambahan penduduk miskin sebanyak 27 ribuan atau 5,4 persen. Angka kemiskinan terbanyak ada di wilayah perdesaan, yakni rata-rata 14 orang dari total 100 waarga atau 14,57 persen. Sementara kemiskinan di wilayah perkotaan rata-rata 12 orang per 100 warga atau 12,17 persen.

Menurut mantan Paniradya Keistimewaan DIJ itu, angka kemiskinan naik sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Berbagai program pembangunan yang mengarah untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah terus dilakukan, salah satunya dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM perlu dibantu dalam proses digitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman, branding, hingga pengemasan. “Jangan dibayangkan UMKM itu terkesan jadul dan belum melek teknologi. UMKM hars naik kelas,” ucap Beny. Demikian sektor pertanian juga harus berkembang, seperti adanya petani milenial.

Kendati demikian mantan Sekretaris DPRD DIJ ini menyatakan, kesehatan menjadi faktor utama dalam menyelenggarakan berbagai program pembangunan mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. “Vaksinasi harus tetap jalan,” kata Beny. Sementara itu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan pajak pemanfaatan air tanah.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, bencana non alam pandemi Covid-19 yang telah dialami sejak awal 2020 sampai sekarang telah banyak mengubah perilaku, cara berpikir, bahkan gaya hidup, sehingga mau tak mau dipaksa untuk melakukan pranatan anyar agar mampu bertahan dalam hidup dan kehidupan, termasuk dalam melakukan tata kelola pemerintahan agar mampu melayani masyarakat DIJ lebih baik

Menurut HB X, pandemi telah banyak merubah postur anggaran dimana sumber pendapatan banyak yang mengalami kontraksi yang berakibat pada sumber daya pembangunan. Kondisi ini, kata dia, menuntut untuk lebih efisien dan efektif dalam memilih dan memilah program pembangunan. “Dalam kondisi terbatas kita tetap harus mampu memberi hasil luar biasa dan pemenuhan target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” tandasnya. (kur/pra)

Jogja Utama