RADAR JOGJA – AWAL Ramadan dijadwalkan berlangsung hari ini (13/4). Tetapi, di Gunungkidul sampai sekarang belum melakukan pemetaan kerawanan Covid-19. Padahal, zona tersebut jadi penentu wilayah mana saja yang bisa melakukan salat tarawih berjamaah di masjid.

Berdasarkan Surat Edaran yang diteken Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas nomor 04 Tahun 2021 pada 8 April 2021, salah satu poin dalam surat edaran mengatur kegiatan ibadah ramadan di masjid di tengah pandemi.
Seperti salat tarawih dan witir, tadarus Alquran, iktikaf dan Peringatan Nuzulul Quran tidak boleh dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona merah dan zona oranye penularan virus korona.

Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) di Gunungkidul, Arif Gunadi mengatakan, peta zona kerawanan Covid-19 untuk mengetahui wilayah mana saja yang terkendali, dan tidak dianggap sebagai daerah merah dan kuning. “Sampai dengan siang ini saya belum dikasih (peta kerawanan wilayah Covid-19),” kata Arif Gunadi Senin (12/4).

Oleh sebab itu pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Secara prinsip tidak ada larangan beribadah. Masyarakat harus menyadari surat edaran panduan beribadah di tengah pandemi untuk meminimalisir penyebaran korona.

“Saya akan minta peta zonasi kerawanan Covid-19. Atau kalau teman-teman media tau lebih dahulu bisa menginformasikan,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, secara umum grafik penularan Covid-19 cenderung mengalami penurunan. Akan tetapi pihaknya belum bisa menyampaikan terkait peta zonasi wilayah yang boleh menyelenggarakan kegiatan ibadah di masjid.
“Selasa pagi (hari ini) akan disampaikan. Salah satu tujuannya menjadi acuan penyelenggaraan ibadah di masjid,” kata Dewi Irawaty.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul Drajad Ruswandono mengaku sedang menyiapkan agenda safari tarawih bupati. Konsep pelaksanaan di lapangan berbeda karena dalam situasi pandemi.
Jika sebelumnya safari tarawih dilakukan per kapanewon (kecamatan), kini hanya dilakukan maksimal dua kali untuk tiap kelompok masyarakat. ”Misalnya dengan kelompok A di zona utara, yang B di zona selatan. Seperti itu,” kata Drajad Ruswandono.

Menurutnya, zona kerawanan Covid-19 tetap jadi pertimbangan. Zona tersebut jadi penentu wilayah mana saja yang bisa dilakukan safari tarawih bersama bupati. (gun/bah)

Jogja Utama