RADAR JOGJA – Pemprov DIJ sudah mencanangkan DIJ menjadi provinsi ramah disabilitas pada 2024. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas DIJ mulai terbangun. Kendati demikian, belum dibarengi dengan komunikasi dan sikap yang baik.
“Seperti komunikasi bahasa isyarat, fasum masjid misalnya. Belum banyak menyediakan untuk khatib dan khotbahnya,” kata Ketua Komite Disabilitas DIJ Farid Bambang Siswantoro saat melakukan audiensi dengan jajaran Pemkab Sleman di Kompleks Parasamya Sleman, Rabu (7/4). Padahal, lanjut dia, hak beragama itu dimiliki semua warga negara. Hal ini semestinya mendapatkan perhatian tidak hanya dilingkup pemerintahan. Tetapi juga organisasi agama dan organisasi masyarakat (ormas).
Menurut dia, pada 2024 hendaknya semua fasilitas umum (fasum) sudah aksesibel. Secara infrastruktur sudah mulai tampak pada fasilitas publik. Tapi diakuinya, yang paling sulit itu menurutnya soal komunikasi dan sikap. Farid mengatakan, DIJ sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) DIJ Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. “Mari kita dorong DIJ ramah aksibel pada 2024,” ungkap Farid.
Farid imenilai, Kabupaten Sleman dari fasilitas fisik ada indikatif pada 2024 tujuan tersebut bisa tercapai. Sleman secara DIJ maupun Nasional memiliki predikat baik akses fasilitas difabel. Dan menjadi tauladan bagi kota dan kabupaten lain di DIJ. Selain itu, dia juga mendorong dilingkup kalurahan. Hendaknya, alokasi dana desa (ADD) di dorong untuk penyandang difabel. “Sekian persen dana desa (DD) secara normatif itu ada klause yang menyebutkan untuk pemenuhan hak disabilitas,” terangnya.
Disebutkan disabilitas DIJ presentasinya nomor tiga nasional. Posisi pertama Sulawesi Selatan (Sulsel) dan posisi dua Sulawesi Tengah (Sulteng). Nah, dari sisi jumlah apabila dikaitkan dengan populasi, angka disabilitas DIJ itu antara 8-14 persen warga DIJ penyandang disabilitas. Terlebih, saat ini definisi disabilitas bukan hanya mereka yang mengalami keterbelakangan fisik dan mental sejak lahir. Melainkan orang struk dan stunting masuk dalam indikasi tersebut. “Sehingga jumlahnya menjadi lebih besar,” ujarnya. Ditambah lagi, ada 11 kriteria penyandang sabilitas dari sisi mental. Dua di antaranya, skizofrenia dan autis. “Dan ini lebih luas,” lanjutnya.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Joko Supriyanto mengungkapkan, Kabupaten Sleman sudah berupaya melakukan pembangunan fisik fasilitas umum ramah disabilitas. Mulai dari toilet hingga kantor instansi pemerintahan dan beberapa fasilitas publik lainnya. Kendati begitu, sifatnya masih terbatas bagi penyandang disabilitas pemakai kursi roda.
Diakui, untuk akses komunikasi dan segi sikap masih kurang. Belum ada penerjemah dari segi pelayanan. Kemudian dari segi fasilitas kaitannya dengan keberagamaan, kebersenian dan kebudayaan juga masih kurang. “Ini sering terlupakan untuk melibatkan disabilitas. Secara regulasi yang tersirat di Perda sudah ada, tinggal yang tersurat melalui perbup, yang akan kita tindaklanjuti,” paparnya. (mel/pra)

Jogja Utama