RADAR JOGJA – Tradisi nyadran atau nyekar ke makam menjelang bulan Ramadan, di tengah pandemi Covid-19 wilayah DIJ tahun ini harus dilakukan banyak penyesuaian. Tradisi itu kini harus mendapat persetujuan dari tim Satgas Covid-19 di masing-masing desa atau kelurahan.

Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Pemprov DIJ Noviar Rahmad mengatakan, aturan itu tertuang dalam Pergub DIJ Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Covid-19.
Ia meminta kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan (prokes) saat melaksanakan tradisi nyadran. Pelaksanaan nyadran di tengah pandemi Covid-19 ini pun harus berdasarkan rekomendasi pemerintah desa atau satgas Covid-19 tingkat desa. “Kalau sesuai Pergub 24 itu, pelaksanaan nyadran harus direkomendasi dari Satgas Covid-19,” katanya (4/4).
Dijelaskan Noviar, PPKM mikro yang saat ini berlangsung di DIJ pengawasannya tidak dilakukan oleh Satpol PP DIJ, melainkan pengawasan dan pengamanan dilakukan oleh satgas desa. “Para linmas dan pemerintah desa harus memberikan pengawasan yang ketat, jaga jarak dan lainnya,” jelasnya.
Kekhawatiran adanya klaster penularan Covid-19 turut dirasakan olehnya. Pasalnya, akhir-akhir ini banyak bermunculan klaster Covid-19 dari lingkungan desa di DIJ, mulai klaster takziah, klaster hajatan, klaster jenguk orangs sakit, dan lainnya. Menurut Noviar, saat ini seluruh desa di DIJ telah memiliki satgas Covid-19 yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan warganya.
Beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Sleman sempat digegerkan dengan munculnya dua klaster korona. Klaster itu muncul di Pandowoharjo, Sleman dan Sardonoharjo, Ngaglik. Klaster itu muncul dari sebuah acara takziah.
Pemkab Sleman segera merespons cepat, dengan rencana membuat surat edaran yang akan menjadi panduan operasional kegiatan di masyarakat. Hal itu, sebagai langkah antisipasi, munculnya klaster baru terutama menjelang datangnya bulan Ramadan.
“Dikhawatirkan nanti ada klaster lagi, yaitu nyadran. Bentar lagi kan Ramadan, ada tradisi nyadran, sehingga surat edaran perlu dijalankan,” kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.
Sementara itu, Sumardi, ketua RT 001/RW 003 Bragasan, Trihanggo, Sleman menyatakan masyarakat di wilayahnya masih tidak berani untuk melakukan tradisi nyadran jelang Ramadan tahun ini. Menurutnya, masih ada kekhawatiran terkait penularan virus korona. “Nyadran itu kan banyak orang dan biasanya ada juga kerabat dari luar daerah yang datang,” katanya. (kur/laz)

Jogja Utama