RADAR JOGJA – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sleman hendak dibangkitkan lagi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 34/2006 teentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Hal tersebiut untuk mengantisipasi konflik antar suku, etnis, ras dan agama di daerah.
Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politim (Kesbangpol) Kabupaten Sleman Basuki mengatakan, sejatinya di Kemendagri sudah dibentuk FPK tingkat kabupaten pada 2008 silam. Kemudian dilakukan restrukturisasi kepengurusan pada 2019. Nah, jumlah anggotanya saat ini ada 15. Diambil dari suku dominan di Kabupaten Sleman. Seperti suku Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Kalimanan, Sumatera hingga Papua.
“Langkah selanjutnya adalah bagaimana pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi masyarakat untuk membentuk forum pembauran kebangsaan ditingkat kapanewon dan kalurahan. Targetnya itu,” ungkap Basuki pada kegiatan penyusunan pedoman pembentukan FPK Kapanewon dan Kalurahan di aula rumah makan, Senin (29/3).
Pihaknya mengundang seluruh anggota FPK Kabupaten dan instansi vertikal untuk turut memberikan masukan ataupun kritikan terkait hal ini. Sebab, meski menyangkut imbauan kemendagri, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman belum masuk dalam rancangan keuangan pemerinah daerah (RKPD). Sehingga baru bisa diusul pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan pada Oktober atau November mendatang.
Menurutnya, keberadaan FPK di Sleman dibutuhkan di dalam mengelola kebhinekaan keragaman masyarakat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, pihaknya masih dapat mengindikasi dari etnis atau suku yang berbeda secara faktual belum bisa berinteraksi atau berbaur secara baik antar suku. Baik di Sleman ataupun di DIJ.
Seperti halnya kasus Gereja St Lidwina, Gamping, Sleman pada 2019 lalu. Adanya insiden tersebut menjadi catatan bersama terkait faktor pembauran dan keamanan dan tata tertib masyarakat (kamtibmas). Berdasarkan pemetaan rentan konflik, berada di Kapanewon Depok, Mlati dan Gamping. Pihaknya bekerjasama dengan mitra lainnya seperti forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan diri masyarakat (FKDM) dan tim penggola data strategis dan informasi pemda Sleman.
Namun, pembentukan FKB tingkat kapanewon dan kalurahan ini menuai kritikan. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Sleman Nugroho Utomo menyebut, perlu analisis lebih dalam terkait pemetaan rawan pembauran tersebut. Sebab, tidak semua wilayah membutuhkan. “Misalnya di Turi, lalu di kalurahan Glagaharjo, saya rasa tidak membutuhkan sebab masyarakatnya sudah homogen dan dominan warga asli. Toh, masih ada forum lainnya yang dapat dioptimalkan,” celetusnya.
Ketua FKB Kabupaten Sleman Agus Katamsi mengatakan, masalah pembauran pada kelompok etnis masih terasa. Misalnya terkait attitude atau kebiasaan di tempat tinggal etnis masih terbawa di DIJ. “Beberapa daerah, minum arak itu biasa. Ketika sampai di Jogja, itu di lakukan kan menjadi masalah,” kata Agus. Sehingga ini dapat menimbulkan konflik.
Lanjut dia, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan hingga menyulut emosi masyarakat atau kelompok etnis tertentu. Nah, harapan kedepan ini dapat menjadi langkah antisipasi, adanya kasuistik tersebut. Sehingga FKB tingkat kapanewon dan kalurahan menurutnya sangat penting. (mel/bah)

Jogja Utama