RADAR JOGJA – Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, Ph.D. menyampaikan sikap dan dukungannya terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021, tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.
Bagas sebagai pribadi, pengamat dan pelaku kebudayaan, pengamat politik dan Akademisi UGM mendukung penuh pelaksanaan Pergub No.1 Tahun 2021 secara konsisten, koordinatif, dan sustainable.
Pergub ini lebih detail mengatur pelaksanaan penyampaian pendapat. Salah satunya terkait fasilitas umum dan strategis. Diantaranya adalah Gedung Negara, Kraton Jogjakarta, Kadipaten Puro Pakualaman, Kotagede, dan area Maliboro.
Dukungan yang diberikan Bagas adalah dukungan kritis. Dia menduga, lahirnya Pergub ini pasti didasarkan atas suatu kejadian yang menjadi sangat urgen untuk dikelola ke depan dengan Pergub.
Bagas mengamati, akhir-akhir ini, khususnya di DIY, proses pelaksanaan pernyataan pendapat di muka umum di ruang terbuka, dengan pengerahan massa yang banyak, sangat berpontensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat luas.
Pembakaran Cafe dan Resto Legian di area Malioboro beberapa waktu yang lalu menjadi bukti nyata pernyataan pendapat di muka umum dan di ruang terbuka yang berujung pada tindakan yang brutal dan anarkis.
“Pergub No.1 Tahun 2020 yang ada di samping saya ini, ditulis dalam bahasa hukum runtut, nalar, komprehensif dan sustainable. Tidaklah berlebihan, jika saya mengatakan Pergub ini adalah wujud kehadiran negara,” ujar Bagas Kamis (24/3)
Bagas menuturkan, Pergub No.1 Tahun 2021 bukan ditujukan untuk membatasi atau membrangus demokrasi, namun lebih pada pengaturan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum di ruang terbuka. Agar terwujud suatu proses penyampaian pernyataan yang beretika, tertib dan damai, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Tanpa harus merampas hak azasi orang lain.
“Indonesia bukan negara represif yang membrangus dan membungkam demokrasi. Namun, Indonesia juga bukan negara demokrasi penganut kebebasan liar tanpa batas, yang selalu dihantui brutalisme dan anarkisme dalam berdemokrasi,” ungkap Bagas.
Dia berharap, pengembangan koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum di ruang di terbuka, yang eksplisit disebutkan di Pergub ini. ”Aparat penegak hukum mampu bertindak humanis dan persuasif, namun tetap tegas, jelas, dan terukur,” jelasnya. (*/bah)

Jogja Utama