RADAR JOGJA – Hasil survei Center for Digital Society (CfDS) pada Februari 2021menunjukkan 49,9 persen dari total 601 responden menolak untuk menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama. Di antaranya karena percaya vaksinasi sebagai bagian teori konspirasi.

Peneliti senior Amelinda Pandu Kusumaningtyas menjelaskan, riset dilakukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat keterkaitan pandangan mereka terhadap Covid-19 dan sumber informasi yang beredar.Berdasarkan survei CfDS pada bulan Februari 2021, mayoritas masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi atau diploma-S3 menganggap bahwa vaksin Covid-19 penting. “Masyarakat tersebut menilai bahwa vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya,” jelas Amelinda kemarin Rabu (24/3).

Akan tetapi, masih ada 40 persen masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin Covid-19. Mayoritas adalah masyarakat berpendidikan tinggi. Secara langsung, hal ini berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin. Menurut hasil penelitian CfDS, sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi Covid-19 melalui lini sosial media. Namun, sebanyak 81,5 persen masyarakat masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi.

Mayoritas masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elit global yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi, ataupun untuk memasukan microchip dalam tubuh manusia. “Informasi sosial media sangat berpengaruh terhadap pembentukan pendapat masyarakat Indonesia,” bebernya.

Peneliti CfDS lainnya Iradat Wirid menuturkan, informasi media sosial di berbagai platform berpengaruh terhadap pandangan masyarakat atau netizen dan persepsinya dalam keikutsertaan program vaksinasi Covid-19 pemerintah. Kesimpulan tersebut didapatkan dari analisis mendalam dengan memanfaatkan data. Dari cuitan dan postingan netizen di berbagai platform sosial media.Dari pengambilan data sejak Maret 2020-Februari 2021, terdapat lebih dari 18.400 cuitan di Twitter yang memuat “Tolak Vaksin” atau “Anti Vaksin”. Bersamaan dengan hal itu, lebih dari 1.000 cuitan merujuk pada bertahan terhadap penolakan vaksin Covid-19 Sinovac. Sama halnya pada platform berbagi video Youtube, terdapat 11 video teratas yang membahas mengenai penolakan Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning.

Berbeda dengan Twitter, pada kolom komentar Youtube di video tersebut, lebih banyak memuat dukungan terhadap anggota DPR Ribka Tjiptaning untuk menolak vaksin Covid-19. “Sementara di platform Instagram, terdapat berbagai akun yang dengan jelas menampilkan video atau foto dengan wacana konspirasi. Salah satunya injeksi MRNA moderna adalah sistem operasi yang dirancang untuk memprogram manusia dan meretas fungsi biologisnya,” ungkap Iradat.

Iradat menambahkan, platform dengan basis audio dan visual lebih banyak digunakan untuk membangun wacana penolakan atas vaksin Covid-19. Dan netizen akan ikut berkomentar sejalan dengan isi konten tersebut. (eno/pra )

Jogja Utama