RADAR JOGJA – Pelaksanaan sekolah tatap muka di Kabupaten Sleman ditunda. Penundaan hingga pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarat (PPKM) mikro dihentikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman Harda Kiswaya menjelaskan, penundaan dilaksanakannya sekolah tatap muka adalah bentuk kepatuhan kepada pemerintah pusat. Meski kebutuhan dan persiapan uji coba sekolah tatap mhka sudah dinilai layak, Harda mengaku tetap akan menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Sepanjang PPKM belum dihentikan, tetap kami patuh sama pemerintah pusat. Walaupun sudah kami siapkan,” kata Harda Selasa (9/3).

Harda menuturkan, semula sekolah tatap muka dilakukan pada Februari lalu. Tepat setelah perpannangan PPKM ke-4. Namun karena adanya PPKM mikro, maka sekolah tatap muka harus kembali diundur. Penerapannya ketika PPKM mikro dihentikan.

Nantinya, kata Harda, untuk uji coba pembukaan sekolah tatap muka akan dilakukan di semua sekolah. Baik tingkat SD maupun SMP. ”Mengingat, kesiapan sekolah pada sarana, prasarana dan program yang sudah disiapkan,” terangnya.

Dari sisi protokol kesehatan, pihaknya sudah melakukan pengecekan. Mulai dari tempat cuci tangan, fasilitas di dalam kelas, hingga programnya. Juga diagendakan seminim mungkin di ruang belajar supaya tidak terlalu dekat jaraknya. ”Artinya hanya diisi 50 persen. Dan sudah kami cek,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP N 4 Depok Lilik Mardiningsih mengaku, pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemkab terkait waktu pembelajaan tatap muka akan dimulai kembali. Meski sempat mengalami penundaan, Lilik mengaku tetap mempersiapkan SOP dan sarpras pendukung protokol kesehatan. “Saat ini pembelajaran masig dilakukan daring,” tutur Lilik.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo mengungkapkan, pihaknya hanya bisa memberi masukan kepada Dinas terkait untuk dimulainya pembelajaran tatap muka atau luring. Seperti memberikan masukan untuk daerah yang sudah dibuat zonasi, dan petugasnya sudah divaksinasi.

Meski sejumlah daerah melihat kesiapan pembelajaran tatap muka perlu mempertimbangkan vaksin Covid-19 bagi anak, namun tidak sama dengan Pemkab Sleman. Saat ini, fokus dari Pemkab Sleman adalah vaksinasi kepada guru. “Karena vaksin anak juga belum ada,” kata Joko.

Sementara imunisasi Covid-19 bagi tenaga pendidikan, lanjut Joko, jadwal terakhir akan dibetikan kepada dosen perguruan tinggi (PT). Hal ini dikarenakan Pemkab Sleman masih harus berbagi tugas. Menyesuaikan dengan kewenangan pengelolaan satuan pendidikan. Terlebih untuk jenjang TK, SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab Pemkab Sleman. “Jenjang SMP ke bawah kami selesaikan dulu. Baru kan kami data lagi untuk tenaga pendidik SMA sederajat dan PT yang seharusnya tanggungjawab Provinsi namun ternyata diserahkan ke Kabupaten,” ungkap Joko. (eno/bah)

Jogja Utama