RADAR JOGJA – Pembebasan dan pembayaran ganti untung tanah kas desa yang terdampak pembangunan proyek tol Jogja-Solo kemungkinan besar akan menggunakan mekanisme khusus. Yakni Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno. Dengan demikian prosedurnya pihak Kementerian PUPR harus mengirim surat permohonan ke pemerintah desa yang lahan tanah kas desanya terdampak pembangunan jalan tol. Kemudian diteruskan oleh pemerintah kabupaten untuk dilanjutkan kepada gubernur DIJ.

“Surat itu berupa permohonan pelepasan lahan. Karena yang membutuhkan lahan kan Kementerian PUPR. Nantinya ya pelepasan regular seperti halnya masyarakat lain,” kata Krido Minggu (7/3).

Ia kemudian menambahkan, jika mengacu Pergub 34 Tahun 2017, pihak Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR wajib mencarikan lahan pengganti untuk tahan kas desa yang terdampak pembangunan jalan tol. Mereka diberi tenggat waktu selama dua tahun. “Kalau dua tahun dirasa belum bisa mendapat lahan pengganti, sesuai prosedur penggantian bisa berupa uang senilai yang ditentukan oleh tim appraisal,” lanjut Krido.

Saat ini Pemprov DIJ masih menunggu proses permohonan dari Kementerian PUPR terkait penggarapan lahan kas desa untuk pembangunan jalan tol. Ditanya berapa jumlah tanah kas desa yang terdampak pembangunan tol dan berada di Kecamatan Kalasan, Sleman, Krido belum memastikan secara detail. “Saya kurang tahu pasti. Di Purwomartani saja hampir delapan bidang. Yang jelas untuk satu kecamatan cukup banyak,” jelasnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Kementerian PUPR Totok Wijayanto menjelaskan, saat ini regulasi untuk pembebasan lahan dan pembayaran ganti untung lahan kas desa terdampak tol masih belum menemui titik temu. Pihak Satker masih menanti turunan Undang-undang Cipta Kerja, dan surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait pembayaran ganti untung tanah terdampak tol, khususnya untuk tanah kas desa.

Menanggapi itu semua, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ Suwardi memberi masukan agar terdapat titik temu untuk pembayaran lahan kas desa yang terdampak pembangunan tol. Menurutnya, penggunaan tanah kas desa selama ini dikelola oleh pemerintah desa atau kelurahan. Hanya saja dalam pemanfaatannya harus diketahui Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

“Oleh karena itu saya berharap ada keputusan yang bijaksana. Gubernur yang seharusnya menentukan dan tentunya porsi kewenangan itu, harus lebih dulu diambil pemerintah kelurahan dan kabupaten,” ungkapnya.

Suwardi mengatakan, apabila pelaksanaan ganti untung berupa lahan, pihak Kementerian PUPR harus bertanggung jawab untuk mencarikan lahan pengganti itu. “Harus tanggung jawab sesuai tertulis dalam pergub. Karena ini kan proyek strategis nasional,” tandasnya. (kur/laz)

Jogja Utama