RADAR JOGJA – Para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB) Bumiputera 1912 di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dan sekitarnya melaporkan seluruh pejabat dan manajemen AJB Bumiputera 1912 ke Polda DIJ. Manajemen Bumiputera yang dilaporkan adalah manajemen kantor pusat yang ada di Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Kumpulan Pemegang Polis Bumiputera DIJ, Diana Kumala Sari. Bersama ribuan pemegang polisi AJB Bumiputera, Diana akan melaporkan seluruh pejabat AJB Bumiputera 1912, kepada pihak yang berwajib. ”Kami tadi sudah laporkan manajemen Bumiputera pusat, sudah diterima oleh Polda DIJ,” katanya.

Kumpulan pemegang polis itu melaporkan manajemen AJB Bumiputera 1912 atas dugaan pelanggaran pasal 372 dan 378 KUHP, tentang adanya unsur penggelapan dan penipuan yang dilakukan manajemen AJB Bumiputera.
Menurut Diana, aksi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Karena pemegang polis yang klaimnya susah dicairkan tidak hanya terjadi di DIJ saja. ”Semua teman-teman di berbagai daerah serentak melapor,” jelas Diana.

Dijelaskan, jumlah pemegang polis AJB Bumiputera 1912 di DIJ yang kesulitan mencarikan klaim mereka terbilang banyak. Menurut Diana, saat ini yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp saja sudah lebih dari 500 orang. ”Kalau dikumpulkan mungkin bisa mencapai 2000an orang,” jelasnya.
Para pemegang Polis mengaku kebingungan dan putus asa untuk bisa mendapatkan kembali hak mereka.

Dono Budi Ekanto misalnya, pria asal Klaten, Jawa Tengah itu mengaku pihaknya selama ini sudah sering sekali melakukan audiensi dengan pimpinan cabang maupun wilayah Bumiputera di DIJ.

Namun, jawaban yang didapatkan selalu sama. Yakni kantor cabang maupun wilayah Bumiputera selalu manut dengan kebijakan kantor pusat mereka yang ada di Jakarta.

Lebih lanjut, menurut Dono, pihaknya selama ini juga mendapatkan janji bahwa dana di Bumiputera itu masih ada, dan masih punya aset. Tetapi aset itu tidak bisa dipergunakan lantaran tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Dono, pihaknya juga sudah menghubungi OJK di DIJ. Jawaban dari OJK menyatakan bahwa Bumiputera harus membenahi internal organisasi mereka dulu. “Pokoknya muter terus begitu,” keluhnya. (kur/bah)

Jogja Utama