RADAR JOGJA – Dewan Sumber Daya Air (SDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Penjaringan Aspirasi I Tahun 2021. Acara diadakan secara daring. Kepala Sekretariat Dewan SDA DIY Tito Asung Kumoro Wicaksono memimpin kegiatan tersebut.

Ada beberapa isu atau masalah dibahas. Antara lain soal pemanfaatan air hujan. “Masyarakat perlu diberi pemahaman. Harapannya ada gerakan masyarakat sehingga menjadi solusi terhadap masalah SDA,” ujar Tito di sela acara yang berlangsung pada Kamis (11/2).

Pemahaman yang dimaksud Tito adalah pola pikir pemberian bantuan droping air. Ke depan perlu ada perubahan pemikiran. dengan menanamkan kemandirian bagi masyarakat yang berada di wilayah sulit air.
“Manfaatkan air hujan melalui pembuatan kolam penampungan air hujan atau pembuatan alat pemanen air hujan,” jelasnya. Dengan upaya itu diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat.

Kebutuhan air dapat dipenuhi secara mandiri dengan memanfaatkan air hujan. Kemandiri masyarakat itu mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan air pada waktu musim kemarau. “Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatkan air hujan akan meminimalkan terjadinya genangan air,” tegas Tito.

Dikatakan, pengaturan penatagunanan air khususnya di daerah sulit air yang kurang tepat, seringkali menyebabkan terjadinya kekurangan air di wilayah sulit air. Di samping itu, terjadi peningkatan pencemaran air sungai di wilayah tengah. Yakni kawasan perkotaan seperti Wonosari, Gunungkidul.

“Kolam tampungan yang dahulu banyak dimiliki warga di Gunungkidul saat ini keberadaannya sudah semakin berkurang,” ulasnya. Penerapan pembuatan bio pori di Gunungkidul dinilai kurang efektif. Gara-garanya kondisi tanahnya yang berlempung.

Dewan SDA juga membahas perkembangan pemanfaatan Sungai Progo. Dewasa ini bukan hanya untuk irigasi dan air minum saja. Namun juga untuk kepentingan wisata. Permasalahan lainnya menyangkut rencana perubahan peraturan gubernur (pergub) tentang kebijakan pengelolaan SDA. Materinya diharapkan juga mengatur sisi pengendalian alih fungsi lahan.

Ini karena saat ini kualitas air air tanah di DIY kondisinya jelek. Ada sumber air bawah tanah di tiga lokasi di Gunungkidul. Debitnya kurang lebih 600 liter/detik. Namun potensi ini belum dioptimalkan. Selanjutnya, kualitas hasil pertanian jug terganggu gara-gara menurunnya kualitas air sungai. Berikutnya, pengelolaan SDA khususnya penyediaan air baku untuk air minum perdesaan (SPAMDes) harus memperhatikan empat aspek. “ Kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan oleh masyarakat,” lanjut Tito.

Dewan SDA mendorong adanya regulasi pengaturan prioritas pemanfaatan air dari sumur bor untuk keperluan pokok rumah tangga dan irigasi pertanian. Dikatakan, perlu kebijakan konservasi terkait pelaksanaan reboisasi untuk pemeliharaan sumber air dan pengamanan sumber air. Juga perlindungan sumber air untuk mempertahankan akses masyarakat terhadap sumber air tersebut.

Soal kebijakan perlindungan sumber air di kawasan Merapi dan kebijakan penanganan penambangan di Kali Boyong juga disinggung. Demikian pula penggunaan air di musim penghujan dan penatagunaan air di Gunungkidul perlu didukung aturan yang lebih jelas.

Mitigasi bencana dengan membangun penampungan untuk mengurangi daya rusak. Perlu diadakan koordinasi bersama linyas sektoral terkait penanganan kondisi sungai yang berpotensi menimbulkan bencana. Isu lainnya seputar pencemaran limbah domestik turut berkontribusi terhadap meningkatnya pencemaran air.

“Berbagai isu tersebut kami usulkan dalam agenda kerja Dewan Sumber Daya Air DIY Tahun Anggaran 2021,” jelas Tito yang sehari-hari menjabat kepala bidang SDA dan Drainase Dinas PUP dan ESDM DIY ini. (kus)

Jogja Utama