RADAR JOGJA – Setelah me-lockdown atau menutup total kantor DPRD Kota Jogja, selama sepekan akibat kasus Covid-19. Jajaran DPRD Kota Jogja langsung membentuk enam panitia khusus (pansus). Di antaranya pansus pengawasan Covid-19, meski salah satu rekomendasi akhir pansus serupa sebelumnya tak dijalankan.

Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudiyatmoko mengatakan, penetapan enam pansus tersebut di antaranya membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) dan dua pansus pengawasan. Maka setelah terbentuk pansus harus segera disusun penjadwalan untuk pembahasan raperda dan pengawasannya. “Sekarang aktifitas dewan harapan kita sudah mulai membaik. Semoga mata rantai penyebarannya sudah putus,” katanya usai sidang Senin (8/2).

Danang menjelaskan keempat pansus raperda yang dibentuk meliputi Pansus Raperda Bangunan Gedung, Raperda Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Raperda Penanggupangan Penyakit Menular, dan Raperda Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan. Sedangkan pansus pengawasan yang dibentuk meliputi pansus untuk penanganan Covid-19, dan pansus pokok pikiran DPRD Kota Jogja. “Kami buka rapur (rapat paripurna) tadi dengan pembatasan kapasitas, meski ini sudah dua minggu lebih sejak ada kasus,” ujarnya.

Terlebih, saat ini masih ada penerapakan kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Oleh karena itu, penyelenggaraan sidang pun hanya diwakili oleh tiga orang anggota dari setiap fraksi, kemudian lainnya hadir secara daring. Dari kalangan eksekutif pun hanya dihadiri Sekda beserta asisten, serta Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi. “Kapasitas ruang rapur itu kan untuk 100 orang. Jadi, dalam rapat hari ini tadi saya rasa tidak sampai menyentuh 50 persen, karena yang hadir kurang dari 50,” jelasnya.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga memastikan selama masa PTKM jajaran legislatif Kota Jogja tidak menerima tamu dari luar daerah. Tetapi, ia tak menampik, masih banyak dewan-dewan dari kota, atau kabupaten lainnya, yang nekat menggelar kunjungan.”Sebetulnya sampai hari ini kita belum terbuka, bukan hanya pembatasan. Mestinya jadi kesadaran bersama, karena PTKM kan di Jawa-Bali. Tapi, ada saja teman-teman dari wilayah itu yang nekat, alasannya sudah terlanjur pesan tiket dan lain sebagainya,” tambahnya.

Pada tahun 2021, DPRD Kota Jogja menetapkan 11 raperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau lebih banyak dibanding sembilan raperda yang dibahas sepanjang 2020. Pun optimis bahwa seluruh raperda yang sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2021 dapat selesai dibahas. (wia/pra)

Jogja Utama