RADAR JOGJA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja kembali menunda penambahan Ruang terbuka hijau publik (RTHP) pada 2021. Meski belum merata, hingga saat ini sudah ada 49 RTHP di Kota Jogja.

Kepala DLH Kota Jogja Sugeng Darmanto mengatakan pada anggaran murni memang tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan RTHP. Dan tidak dialokasikan dalam APBD 2021. “Namun masih dimungkinkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan RTHP melalui anggaran perubahan,” katanya belum lama ini.

Sugeng menjelaskan, hingga saat ini luasan RTHP di Kota Jogja baru mencapai 23 persen yang terdiri dari 15,4 persen ruang terbuka hijau privat dan 8,12 persen untuk ruang terbuka hijau publik.

Pada tahun anggaran 2020, DLH Kota Jogja berencana membangun RTHP di dua lokasi yaitu di Kelurahan Rejowinangun dan Purbayan. “Tapi rencana itu tidak dapat kami realisasikan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pun untuk penambahan RTHP ini harus didasarkan pada usulan masyarakat dan memperhatikan ketersediaan lahan di wilayah meskipun pemerintah kota juga melakukan upaya pengadaan lahan untuk pembangunan RTHP. Dan hingga saat ini sudah terdapat 49 RTHP yang tersebar di seluruh kecamatan di kota Jogja. “Meski jumlah ini belum merata karena kondisi kota yang padat dengan permukiman penduduk,” jelasnya.

Pada tahun anggaran 2020 lalu, pemkot Jogja juga telah melakukan pengadaan lahan di lima lokasi untuk kebutuhan RTHP tersebut. Antara lain berada di Kelurahan Sorosutan, Ngampilan, Pakuncen, Prenggan, dan Sosromenduran. “Dari pengadaan lahan, kemudian ditindaklanjuti oleh DLH dengan menyusun perencanannya terlebih dulu,” terangnya.

Ada pun, puluhan RTHP yang dikelola DLH dengan melibatkan peran dari masyarakat tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya untuk interaksi sosial dan kegiatan olah raga hingga edukasi. “Tentu saja di masa pandemi ini harus memperhatikan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara, RTHP yang sudah dibangun dan dimanfaatkan masyarakat itu selain mempertimbangkan keseimbangan luasan area hijau atay vegetasi juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Seperti gazebo, pendopo, dan wifi publik sehingga bisa menunjang berbagai aktivitas masyarakat.

Dengan demikian, fungsi utama RTHP untuk mendukung pelestarian lingkungan tetap dapat dipertahankan. Namun juga memiliki fungsi tambahan untuk pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. “Sepanjang 2020 kan juga banyak penelitian dari berbagai kampus terkait fungsi RTHP di Kota Jogja,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja Wahyu Handoyo mengatakan pada dasarnya untuk melakukan pengadaan lahan dengan berbagai pertimbangan seperti sebaran lokasi RTHP yang sudah ada. Namun, tidak serta merta pada APBD 2021 juga telah mengalokasikan untuk pengadaan lahan RTHP khususnya di Kecamatan Wirobrajan. “Sebenarnya banyak sekali proposal dari masyarakat untuk pengadaan lahan RTHP. Kalau mungkin ada komposisi anggaran yang memungkinkan untuk belanja modal khususnya tanah ya kami siap melaksanakan,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama