RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono x pada 4 Januari 2021 mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Peraturan itu menuai polemik lantaran ada aturan melarang aksi unjuk rasa di beberapa wilayah. Mulai Jalan Malioboro, Keraton Jogja, Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Istana Gedung Agung.

Padahal pusat pemerintahan Provinsi DIJ ada di salah satu lokasi itu yakni di sekitaran Jalan Malioboro. Pusat pemerintahan yang dimaksud adalah gedung DPRD DIJ dan kantor Gubernur DIJ atau Kepatihan.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana berkomentar terkait polemik ini. Menurutnya, Pergub merupakan hak prerogatif yang dimiliki gubernur. Biasanya Pergub dikeluarkan untuk melaksanakan aturan yang lebih tinggi, bisa undang-undang, peraturan presiden, atau juga peraturan menteri.

Huda menyebut pihaknya menghargai peraturan yang dibuat oleh gubernur DIJ ini. Ia juga menyatakan somasi maupun protes dari masyarakat itu wajar dilakukan jika ada suatu aturan yang dinilai kurang sesuai. “Itu bagian dari demokrasi,” katanya kepada Radar Jogja Minggu (24/1).

Lebih lanjut dikatakan, demonstrasi itu sangat penting dilakukan. Bukan hanya untuk menyuarakan kepentingan rakyat, tapi juga untuk melatih kepemimpinan para pemuda, terutama mahasiswa.

Mengenai salah satu poin dalam Pergub Nomor 1/2021 yang melarang aksi demonstrasi di tempat-tempat strategis seperti di atas, Huda juga bisa memahami. Apalagi jika pelarangan itu dilakukan di Keraton maupun Gedung Agung.

Namun untuk gedung pemerintahan seperti Kantor Gubernur dan DPRD, menurut Huda, seharusnya tetap menerima aksi demonstrasi. Ia mencontohkan seperti ketika demonstrasi omnibus law pada Oktober tahun lalu. “Kami di dewan waktu itu tetap menerima aksi. Tapi kalau sekarang pandemi sedang mengkhawatirkan, jangan demo ramai-ramai dululah,” tandas politisi PKS itu. (kur/laz)

Jogja Utama