RADAR JOGJA – Pelaksanaan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) periode pertama lalu, yang dinilai tidak optimal, juga dirasakan Pemkot Jogja. Di antaranya terkait pengendalian mobilitas masyarakat pada jam-jam tertentu.

“Masih ada warga keluyuran, berada di luar rumah untuk kegiatan yang tidak begitu mendesak,” kata Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi Minggu (24/1). Menurut dia, evaluasi pada PTKM 11-25 Januari dinilai masih belum optimal dalam mengurangi mobilitas masyarakat.

Pada prinsipnya, kata HP, kebijakan PTKM ialah pengetatan lagi terkait protokol kesehatan (prokes) 4M yang saat ini ditambah menjadi 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehingga, PTKM yang sekarang ini ditargetkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Dengan demikian, sebaran virus korona itu bisa dikendalikan. “Artinya masyarakat bukan tidak boleh keluar.

Tapi kalau memang tidak ada keperluan yang sangat penting sebaiknya dilakukan secara daring entah itu transaksi atau apa,” imbau mantan wartawan itu.

Terlebih, saat ini belanja apapun di pasar tradisional juga bisa dilakukan secara daring. Pun hampir semua pelaku usaha sudah menjalankan usahanya secara online. Sehingga, perilaku masyarakat makan di tempat juga bisa dikendalikan agar tidak terjari potensi kerumunan. “Harapan kita kalau mobilitasnya dikurangi, transaksinya sekarang harus banyak beralih lewat transksi online,” terangnya.

Wakil Wali Kota Jogja itu menambahkan, hal lain yang juga disoroti, karena kebijakan yang bersifat serentak dalam rangka untuk melihat dampak efektivitas dari kebijakan tersebut. HP menjelaskan munculnya kebijakan perpanjangan PTKM karena merupakan kebijakan serentak atau bersama-sama baik skala nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam rangka mengatur pembatasan-pembatasan atau kelonggaran yang sama. Otomatis grafik peningkatan Covid-19 juga bisa ditekan secara bersama-sama. “Jangan sampai nanti kebijakan pembatasan atau kelonggarannya tidak sama. Jadi seolah-olah kota atau kabupaten lain tidak sama juga, ini bisa menjadikan upaya yang dilakukan serentak tidak efektif,” ujarnya.

Perlukah sanksi lebih keras agar mobilitas bisa dikendalikan? Tidak juga, ini karena memang tidak ada aturan yang membuat Pemkot harus melakukan sanksi keras. “Jadi memang mau tidak mau harus membuat persuasi yang lebih kuat. Karena di aturan enggak ada sanksinya untuk yang PTKM ini,” katanya.

Sebelumnya Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji justru mengklaim, berdasarkan data, efisensi PTKM pekan lalu mampu menurunkan angka kasus hingga sekitar limapersen. Disatu sisi, penurunan ini tak terlalu signifikan. Jika melihat angka pertambahan kasus baru di Jogjakarta selalu diatas 200 kasus perharinya.“PTKM belum jadi satu-satunya cara untuk menekan angka kasus positif. Saya juga sudah melakukan cek langsung ke laboratorium, ternyata sampel kasusnya itu baru. Ini perlu ada kewaspadaan kita,” jelasnya. (wia/pra)

Jogja Utama