RADAR JOGJA – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. PPKM akan berlangsung di semua wilayah di pulau tersebut sampai 8 Februari mendatang.

Keputusan itu mengundang pro dan kontra. Salah satu pihak yang kontra adalah para pedagang yang biasa berjualan di wilayah Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani Jogjakarta.

Pasalnya, sejak Oktober tahun lalu sudah ada sepuluh toko yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani (PPMAY) gulung tikar karena tak sanggup bertahan di tengah pandemi virus korona.

Koordinator PPMAY Karyanto Yudomulyono menjelaskan, mereka memilih tutup lantaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyulitkan pengusaha di kawasan Malioboro. Apalagi sejak adanya kebijakan PPKM per 11 Januari lalu, menurut Karyanto cukup memberatkan para pelaku usaha lantaran adanya pembatasan jam operasional sampai pukul 19.00. ”Semoga suara kami didengar,” harap Karyanto.

Karyanto juga menambahkan, rata-rata para pelaku usaha yang tak sanggup bertahan tersebut menjual pakaian, sepatu. Ada pula para pedagang souvenir khas Jogja.

Alasan menutup tempat usahanya tersebut dikatakan lantaran pengusaha merasa berat membayar pajak, listrik dan gaji para karyawannya, sementara beberapa bulan terakhir kawasan Malioboro sepi pengunjung akibat kebijakan yang serba mendadak dari pemerintah. Pengusaha merasa khawatir membayar kewajiban gaji, membayar air dan listrik sehingga memilih tutup. “Para pedagang juga memerlukan jaminan hidup (jadup),” jelasnya.

Lebih lanjut, Karyanto juga menyayangkan penekanan pembatasan jam operasional tempat usaha hanya berlaku di kawasan cagar budaya saja. Antara lain di Keraton, Titik Nol, dan Kawasan Malioboro serta Tugu Pal Putih. Padahal, ia juga mendapati di lokasi lain para pedagang masih bisa berjualan sampai malam.

Penolakan soal perpanjangan PPKM juga datang dari DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ. KSPI DIJ memandang PPKM yang selama ini dilaksanakan mengandung beberapa hal yang tidak beres. Misalnya, PPKM menurut KSPI DIJ tidak diatur dalam UU 16/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kemudian, KSPI DIJ juga menilai dengan memberlakukan PPKM, pemerintah baik pusat maupun DIJ hendak cuci tangan atas keberlangsungan hidup masyarakat. ”Di mana waktu mereka mencari nafkah telah dipangkas oleh kebijakan pemerintah itu sendiri,” kata Sekjen DPP KSPI DIJ, Irsad Ade Irawan
Padahal menurut Irsad, pemerintah juga harusnya bertanggung jawab memberikan jatah hidup atau subsidi bagi masyarakat yang terpangkas waktu mencari nafkahnya serta menanggung kesulitan ekonomi. Sebagai akibat dari pemberlakuan PPKM.

Lebih lanjut, Ade juga menilai dari sisi pencegahan penyebaran Covid-19, ada kecenderungan PPKM sama sekali tidak efektif. Ia mencontohkan pada Kamis (21/1) lalu, kasus positif Virus Korona di DIJ kembali memecahkan rekor dengan menyentuh angka 456 kasus dalam sehari. (kur/bah)

Jogja Utama