RADAR JOGJA – PEMERINTAH Kota Jogja akan mengikuti perpanjangan kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) selama dua pekan. Meski belum menerima secara resmi kebijakan tertulis skala nasional maupun provinsi.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, pertimbangan ini karena menyangkut dengan kebijakan yang bersifat serentak. Mau tidak mau, harus mengikuti tata aturan secara bersama-sama untuk melihat dampak efektivitas dari kebijakan tersebut. “Pak Gubernur mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Otomatis pemerintah kota juga akan mengikuti kebijakan itu,” katanya di Ruangannya Jumat (22/1).

Apalagi di kota Jogja, yang menjadi pusat kota untuk aktivitas masyarakat pada siang hari. Tidak hanya dari warga kota saja, semua beraktivitas di kota juga dari berbagai warga di sekitar kota Jogja atau lintas kabupaten. ”Sehingga kami harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada di sana,” ujarnya.

Meskipun, kasus Covid-19 diklaim ada kecenderungan makin turun, namun belum menunjukkan penurunan secara drastis. Tetapi, setidaknya pemkot juga masih berupaya agar tidak ada letupan kasus yang signifikan. Salah satunya, dengan turut mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan nanti termasuk perpanjangan PTKM itu.

”Makanya menjadi pertimbangan kami dan satu kawasan harus memiliki kebijakan yang sama. Apalagi untuk wilayah DIJ pusat aktivitasnya ada di kota Jogja, kita harus mengikuti itu,” jelasnya.

Dikatakan, pada perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala nasional, akan mengubah ikhwal yang mengatur pembatasan jam operasional dari pukul 19.00 menjadi pukul 20.00 . Meski belum mendapat kebiajakan resmi secara tertulis, pemkot tetap akan mengkajinya lebih dulu. Agar tidak ada banyak pihak yang merasa dirugikan dengan dampak yang ada.

”Sebenarnya kelonggaran yang disiapkan, tapi harus efektif untuk pelaksanaannya supaya kita semua bisa menjalankan secara bareng-bareng baik itu kota Jogja maupaun kabupaten lainnya untuk mengatasi sebaran Covid-19 ini,” terangnya.

Dijelaskan, pemberlakukan PTKM tidak memungkinkan untuk memberikan relaksasi dengan mengurangi ketetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas dampak yang dirasakan. Kebijakan yang diberikan bisa berupa relaksasi penundaan pembayaran. Sebab, dari pajak yang dibayarkan tidak selalu sama nilai ketetapan setiap bulannya. ”Pajak itu kan tergantung dari transaksi yang dilakukan, kalau tamunya besar otomatis pajaknya besar, tamunya kecil pajaknya kecil,” jelasnya.

Sementara Pembina PPMAY, Sadana Mulyono menolak perpanjangan kebijakan PTKM. Mereka merasakan dampak yang signifikan, dimana usaha makin sepi pengunjung dan otomatis pendapatan merosot 30-50 persen dari biasanya. ”Kami PPMAY janganlah diadakan PTKM lagi. Ini sudah jatuh ketimpa tangga, nggak ada orang lewat sama sekali,” katanya.

Dia mengharapkan PTKM tidak diperpanjang. Namun, menyarankan ekonomi tetap berjalan seiring dengan penegakan protokol kesehatan (prokes). Seperti, adanya pengetatan orang keluar masuk di perbatasan Jogja dan sekitarnya, toko-toko diwajibkan memiliki alat tes suhu tubuh atau thermogun, dan adanya prokes ketat dalam pertokoan. (wia/bah)

Jogja Utama