RADAR JOGJA – Jumlah warga miskin di Kota Jogja meningkat. Kenaikan ini di antaranya disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir satu tahun sampai dengan saat ini.

Hal itu terlihat dalam pendataan warga miskin yang masuk dalam irisan data program keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) 2021 di Kota Jogja yang mengalami peningkatan. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kota Jogja Maryustion Tonang mengatakan, kenaikan memang cukup tinggi yaitu 8,53 persen dibandingkan dengan hasil data tahun sebelumnya. “Data KSJPS sudah ditetapkan. Hasilnya ada kenaikan disebabkan karena dampak Covid-19,” katanya Rabu (20/1).

Pria yang akrab disapa Tion itu menjelaskan, jumlah data KSJPS 2021 tersebut tercatat sebanyak 15.584 kepala keluarga (KK) atau 48.269 jiwa. Sementara, pada tahun sebelumnya jumlah warga miskin yang masuk dalam data KSJPS sebanyak 14.359 KK atau 45.725 jiwa. “Kami akan distribusi kartu KSJPS ke penerima melalui wilayah kecamatan,” ujarnya yang menyebut diharapkan distribusi kartu bisa selesai akhir Januari.

Oleh karena itu, ada beberapa intervensi program untuk menurunkan angka kemiskinan termasuk memberikan bantuan sosial tunai kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Program yang saat ini sudah berjalan adalah penerimaan bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako dan bantuan sosial tunai (BST). “Kami juga akan lengkapi bantuan untuk warga terdampak yang belum tercover dalam data penerima bantuan dari pusat,” jelas mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja itu.

Caranya, kata dia, yakni data penerima bantuan dari pusat akan disandingkan dengan data KSJPS. Manakala ditemukan masih ada irisan data warga yang belum menerima bantuan apapun, maka akan dibantu melalui APBD Kota Jogja. “Nilai bantuannya sama, hanya berbeda interval waktu penerimaannya saja,” tutur mantan Kepala Dinlopas Kota Jogja itu.

Nilai bantuannya sebesar Rp 1,2 juta per KK. Jika BST pemerintah pusat diberikan dalam periode empat bulan dengan besaran Rp 300 ribu per bulan. Sedangkan BST APBD kota sebesar Rp 200 ribu per bulan selama enam bulan.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Muhammad Ali Fahmi sudah memperkirakan adanya kenaikan data KSJPS pada tahun ini. Perkiraan tersebut juga sudah disampaikan ke Dinsosnakertrans Kota Jogja untuk diantisipasi.

Menurut politisi PAN itu, bertambahnya data KSJPS 2021 ini sudah sewajarnya karena masa pandemi koroan. Aktivitas di hampir semua sektor, termasuk perekonomian mengalami kemerosotan. “Yang tentunya sangat berdampak pada ekonomi warga Kota Jogja,” ungkapnya. (wia/pra)

Jogja Utama