RADAR JOGJA – Pemprov DIJ merevisi kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Khususnya pada poin aktivitas perkantoran. Dari yang awalnya memiliki porsi 50 persen work from home (WFH) menjadi 75 persen. Artinya, aktivitas perkantoran hanya diizinkan 25 persen dari kapasitas karyawan.

Revisi ini muncul pasca rapat bersama pemerintah pusat. Hasilnya, seluruh kebijakan daerah harus searah dengan pemerintah pusat. Termasuk pemberlakukan porsi WFH di wilayah perkantoran. “Jadi tidak hanya untuk instansi pemerintah, tapi juga swasta. Dari yang awalnya 50 persen menjadi 75 persen agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” jelas Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad Selasa (12/1).

Terbitnya kebijakan ini dikuatkan dengan Instruksi Gubernur DIJ Nomor 2 Tahun 2021. Kebijakan ini otomatis merevisi kebijakan sebelumnya. Tercantum dalam Instruksi Gubernur DIJ Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Kebijakan WFH, lanjutnya, berlaku hingga 25 Januari. Tak hanya untuk aktivitas perkantoran, tapi juga kegiatan lainnya. Seperti pembatasan operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00. “Kebijakan ini demi meminimalisasi sebaran Covid-19. Apalagi angka sebaran kasus di Jogjakarta cenderung meninggi dalam beberapa waktu belakangan ini,” katanya.

Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ Biwara Yuswantana berharap masyarakat dapat memahami revisi kebijakan. Dalam ranah yang lebih luas adalah penyeragaman arah kebijakan di Jawa dan Bali. Sehingga peran antisipasi sebaran Covid-19 menjadi lebih optimal.

Revisi kebijakan juga berkaca pada kemunculan kasus. Berupa peningkatan kasus di lingkungan perkantoran. Baik instansi pemerintah maupun swasta. “Catatan kedua tentang kasus-kasus di perkantoran memang cukup banyak di Jogjakarta. Itu yang menjadi latar belakang WFH 75 persen,” ujarnya. (dwi/laz)

Jogja Utama