RADAR JOGJA – Pemkot Jogja didorong mampu memunculjan inovasi untuk menjaga stabilitas PAD di tengah masa pandemi Covid-19. Sebab, sektor pariwisata sejauh ini masih menjadi salah satu unggulan PAD di Kota Jogja.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Rifki Listianto meminta, organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersinggungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berlindung di balik kondisi pandemi. Namun, justru kini harus terbiasa melakukan inovasi-inovasi kegiatan agar target potensi PAD bisa selalu dicapai. Meskipun, diakuinya bahwa pada tahun anggaran 2020 realisasi PAD memang bisa melampaui target. Sepuluh jenis pajak daerah sampai akhir tahun lalu di atas 100 persen. “Tetapi target itu hasil rasionalisasi dan jauh di bawah potensi,” ujarnya Senin (11/1).

Rifki mengatakan, adanya perubahan kelembagaan OPD bisa menjadi momentum untuk melakukan inovasi PAD. Ia menilai sebagian besar inovasi yang diluncurkan Pemkot Jogja berhubungan langsung dengan layanan publik. “Sebaliknya, inovasi yang bersifat internal dalam upaya meningkatkan PAD masih belum terbangun,” katanya.

Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi menjadi pukulan berat bagi industri pariwisata. Terlebih Kota Jogja yang tidak memiliki sumber daya alam dan sangat bergantung pada sektor jasa pun sangat terdampak. Pajak hotel dan restoran yang setiap tahun cukup diandalkan, kini harus ada rasionalisasi.

Karena itu, perlu ada upaya optimalisasi pendapatan untuk mengganti pajak hotal dan restoran yang mengalami penurunan secara signifikan. Optimalisasi yang dimaksud bukan berarti menaikkan nilai pajak di sektor lain karena bisa menambah beban masyarakat. Melainkan bisa dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak daerah. “Keringanan pajak harus tetap diberikan, terutama bagi wajib pajak yang selama ini taat aturan. Tetapi jika ada celah kebocoran pajak daerah, itu harus dikejar,” tandasnya.

Begitu pula dari aspek regulasi. Sistem pajak berbasis elektronik atau e-tax perlu digarap lebih serius. Hal ini agar celah kebocoran pajak bisa semakin ditekan serta target pajak selaras dengan potensi. Pasalnya, semakin tinggi pendapatan daerah dari sektor pajak maka imbasnya ke masyarakt juga akan semakin besar.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja Wahyu Hendratmoko mengatakan tantangan bidang pariwisata di tengah masa pandemi setiap kali mengupayakan pemulihan pariwisata ialah sering kali berbenturan dengan penanganan Covid-19 secara komprehensif. “Tapi memang pemulihan pariwisata tidak boleh berhenti kita harus tetap berupaya,” katanya.

Sehingga, saat ini sembari menunggu kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) dari 11-25 Januari ini. Pihaknya tengah konsen untuk pembenahan internal untuk destinasi dan industri pariwisata. Dengan memperkuat prokes 4M + 1 TM (tidak merokok) serta Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). “Sehingga pada saatnya nanti bisa running sudah benar-benar menjadi normal baru lagi,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Utama