RADAR JOGJA – Situasi pandemi tak menyurutkan kewajiban masyarakat dalam membayarkan pajak daerah. Sebab realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020 di Kota Jogja terbukti melampaui target.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Santosa mengatakan total pajak yang ditargetkan sepanjang tahun 2020 ini sebesar Rp 282,8 miliar. Namun, realisasi pajak melampaui dari target yaitu mencapai lebih dari 100 persen.

Dengan total realisasi mencapai 122,17 persen atau sebesar Rp 345,5 miliar. “Ya ada sepuluh jenis pajak daerah sudah melebihi target,” katanya belum lama ini.
Santosa menjelaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi penyumbang pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang paling besar pada tahun anggaran 2020, yaitu Rp 97,6 miliar atau 118 persen dari target Rp 82,5 miliar. “Misalnya PBB ini juga cukup terbantu dengan kebijakan bebas denda untuk tunggakan pajak,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan bebas denda untuk tunggakan pajak yang dilakukan selama tiga bulan sejak Oktober hingga Desember 2020 sangat membantu realisasi PBB. Kebijakan bebas denda untuk tunggakan pajak tersebut diberlakukan untuk tunggakan dari tahun pajak 1994 hingga 2019.
Realisasi pembayaran PBB dari tunggakan selama sekitar 15 tahun tersebut mencapai Rp 5,6 miliar. “Khusus untuk bebas denda dari tunggakan pajak 2020 juga memiliki realisasi yang cukup bagus yaitu mencapai Rp 12,6 miliar,” jelasnya.

Selain itu, sejumlah pajak daerah dengan realisasi cukup tinggi di antaranya adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan realisasi mencapai 149 persen yaitu Rp 64,1 miliar dari target Rp43 miliar.
Begitu pula untuk pajak hotel yang cukup terdampak Covid-19 juga turut mampu menyumbangkan pajak sebesar Rp 78,9 miliar dari target Rp 63 miliar. Pajak restoran juga menyumbang pendapatan daerah yang cukup besar mencapai Rp 43,9 miliar atau 115,5 persen dari target Rp 38 miliar.

Pun pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Kota Jogja akan melakukan penyesuaian untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan dengan adanya revisi atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB. Dia berharap, revisi perda tersebut mampu mengatasi polemik yang sempat muncul akibat kenaikan nilai ketetapan PBB pada tahun pajak 2020. ”Masyarakat yang masih merasa keberatan dengan nilai ketetapan PBB yang harus dibayarkan juga tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keringanan,” tambahnya. (wia/bah)

Jogja Utama