RADAR JOGJA – Instruksi Gubernur Nomor 7/INSTS/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 belum sepenuhnya dijalankan. Satpol PP DIJ masih menemukan banyak pelanggaran.

Dalam Ingub yang diteken 22 Desember tersebut, untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19 di DIJ, HB X menginstruksikan kepada wali kota dan bupati di DIJ untuk memperketat operasi yustisi/nonyustsi untuk memastikan pelaksanaan isolai terpusat dan protokol kesehatan. Mulai dari 24 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021.

Bagaimana pelaksanaanya? Pihak hotel yang menjadi salah satu tempat menginap masyarakat dari luar DIJ diwajibkan untuk memeriksa surat rapid antigen tersebut. Namun, dalam prakteknya banyak hotel yang tidak melakukan pemeriksaan itu. Terutama hotel yang berkelas melati.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ Noviar Rahmat menyebut, bahkan di sepanjang bulan Desember ini pihaknya sudah mengeluarkan 37 Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada 37 hotel yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu. “Banyak hotel yang ada tempat cuci tangan misalnya tapi tidak digunakan dengan maksimal, pemeriksaan surat rapid juga lemah terutama di hotel melati,” katanya Senin (28/12).

Lebih lanjut, Noviar mengakui pihaknya juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait hal itu. Termasuk ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ. “Itu juga hasil koordinasi dengan PHRI,” tegasnya.
Terpisah, ketua PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan dalam masa libur Nataru ini banyak wisatawan yang membatalkan reservasi mereka di banyak hotel di DIJ. Namun, Deddy juga tak menutup kemungkinan para wisatawan itu beralih ke hotel melati maupun guest house yang prokesnya disebut Deddy, lebih ringan. Terutama yang belum menjadi bagian dari PHRI DIJ. “Sebenarnya banyak guest house yang sudah gabung kami dan terverifikasi, tapi banyak juga yang belum,” katanya.

Deddy berharap, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak lagi membuat kebijakan yang serba mendadak. Kebijakan yang mendadak dirasa sangat memberatkan, apalagi kebijakan tersebut terkait dengan kelangsungan hidup hotel dan restoran di DIJ. (kur/pra)

Jogja Utama