RADAR JOGJA – Ujicoba penerapan kawasan tanpa rokok di Malioboro dipertanyakan. Selain belum ada aturan hukum yang mengaturnya, penerapannya pun dinilai melampaui kewenangan dalam Perda KTR Kota Jogja.

Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno termasuk yang mempertanyakan aturan Malioboro diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dia menyebut, aturan dalam Perda no 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) mengatur tentang area atau kawasan. “Area dan kawasan itu berbeda,” katanya dalam Bincang-bincang Berbagi Ruang di Malioboro Sabtu (19/12).

Menurut Seno, yang disebut area adalah ruangan tertutup atau tempat yang dilarang. Sedangkan kawasan berarti meliputi semua area yang ada di sana. “Malioboro itu jelas bukan area,” tegasnya. Dia juga mempertanyakan aturan yang mengaturnya. Termasuk siapa yang bertanggungjawab jika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut. “Perwal-nya mana dan kalau ada pelanggaran di kawasan itu siapa yang bertanggungjawab,” lanjutnya.

Seno menyayangkan, Pemkot Jogja bertindak melampaui kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Menurut dia, dari pengalaman APTI mengadvokasi pembentukan Perda KTR di daerah-daerah, sebenarnya Perda KTR Kota Jogja adalah contoh yang baik. Dia mencontohkan seperti Perda KTR di Bogor atau Kulonprogo yang sampai melarang display rokok. “Sehingga penjualan harus sembunyi, di Kota Jogja masih diperbolehkan hanya dibatasi,” katanya.

Sementara itu Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) DIJ Waljit Budi Lestaryanto menambahkan, sebagai respon ujicoba KTR di Malioboro mereka menggelar aksi bersih-bersih puntung rokok, Sabtu (19/12). Hasilnya dari ujung Hotel Inna Garuda hingga Pasar Beringharjo saja mereka bisa mengumpulkan 1,5 kilogram puntung rokok. “Ketika kami tanya pengunjung rata-rata mereka juga belum tahu larangan merokok di Malioboro,” ungkapnya.

Dari penulusuran mereka, tempat khusus merokok di Malioboro saat ini juga hanya ada empat. Di tempat parkir ABA, emperan Malioboro Mall, dekat Ramayana dan lantai 3 Pasar Beringharjo. Menurut dia, hal itu mengganggu bagi para perokok karena terbatasnya ruang khusus merokok. “Kasihan para petugas juga harus terus mengingatkan pengunjung tapi tempat khusus merokok minim,” paparnya.

Waljit mengaku tidak bermaksud menolak keberadaan Perda KTR. Hanya dia meminta ada aturan yang jelas dalam penerapannya. Termasuk penggunaan kata tanpa rokok, yang berarti sekadar membawa rokok pun dilarang. Dia menyebut, mungkin idealnya kawasan tanpa asap rokok. Karena kalau tanpa rokok penjualan rokok bisa dilarang. “Kalau di mana-mana tidak boleh merokok juga berpengaruh pada pekerjaan kami,” ujarnya. (pra)

Jogja Utama