RADAR JOGJA – Ibu hamil yang akan melahirkan mendapat prioritas untuk menjalani swab test. Hanya waktunya tidak bisa digelar setiap hari di puskesmas setempat. Tergantung juga kapasitas labolatorium penguji.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Jogja Emma Rahmi Aryani mengatakan kalangan ibu hamil yang hendak uji usap di puskesmas bisa kapan saja. Asal disesuaikan dengan jumlah kapasitas yang ada di tiap-tiap puskesmas. “Tidak ada pembatasan, hanya diatur supaya semuanya bisa berjalan lancar,” katanya kepada Radar Jogja Senin (14/12).

Emma merespon keluhan masyarakat melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) pada 8 Desember lalu. Warga atas nama, Aji Suryadi Widodo yang mengeluhkan dengan layanan uji usap di salah satu puskesmas. Warga Cokrodiningratan, Jetis itu mengunggah keluhan istrinya bernama Putri Andini tengah hamil tua.

Hasil dari rumah sakit tempat ia periksa harus dilakukan tindakan sesar pada 16 Desember dengan syarat uji usap dari puskesmas. Dia mengeluhkan jadwal swab test dari puskesmas sudah penuh dan belum tahu pasti kapan ada lagi. Sedang untuk swab test mandiri dia mengaku keberatan. Sedangkan hasil swab test dibutuhkan untuk syarat operasi sesar.

Emma menyebut, setelah dikonfirmasi Didkes, ternyata yang bersangkutan sudah dilakukan uji usao dengan umur kehamilan 37 minggu. Direncanakan skrining swab pada (8/12) lalu. Sehingga tidak serta merta ditolak namun Ibu hamil bisa diprioritaskan. “Ternyata sudah di-swab. Tapi karena ada kapasitas laboratorium yang terbatas sehingga swab ditunda. Karena dibutuhkan untuk persalinan segera, maka swab dilaksanakan pada Kamis (10/12) di Puskesmas Gedongtengen,” tambahnya.

Menurut dia, pengaturan uji usap di puskesmas karena harus menyesuaikan dengan SDM yang ada. Maupun, kapasitas laboratorium yang ada. “Karena ini harus menghitung tenaga puskesmas yang akan mengambil swabnya, juga laboratoriumnya itu kapasitas perharinya ada kuotanya,” ujarnya. Meski begitu, pihaknya tidak bisa memastikan berapa jumlah kapasitas uji usap dalam sehari tiap puskesmas. Karena terkait ini bukan menjadi kewenangannya. “Kalau kuota laboratorium bukan kewenangan kota tapi DIJ,” sambung mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jogja itu.

Pun, untuk kuota uji usap di puskesmas itu juga tidak dapat ditetapkan. Sebab, harus menyesuaikan jumlah orang yang akan diuji usap dan dibagi puskesmas di kota Jogja. “Kami juga harus menjaga jangan sampai puskesmas tiap hari periksa swab. Kita atur dan gilir puskesmasnya biar tidak terlalu sering terpapar pasien suspek,” jelasnya. (wia/pra)

Jogja Utama